Kader PDIP Geram Rapat DPRD Masih via Zoom: Anak TK Saja Tatap Muka

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Agustus 2022
Kader PDIP Geram Rapat DPRD Masih via Zoom: Anak TK Saja Tatap Muka

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/8). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 sudah melandai dan dunia pendidikan telah menggelar belajar tatap muka. Tapi sampai hari ini, DPRD DKI Jakarta masih melaksanakan rapat via Zoom atau virtual.

Hal ini pun mendapatkan kritikan keras dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi. Ia pun meminta Sekretaris Dewan DPRD DKI untuk menghentikan rapat dengan Zoom.

Sebab dengan kebijakan baru melalui aplikasi ini, rapat secara langsung di gedung DPRD menjadi sepi. Terlihat jumlah kursi yang terisi untuk anggota DPRD hari ini hanya 18 orang. Sementara itu, anggota DPRD DKI yang hadir dalam aplikasi Zoom mencapai 30 orang.

Baca Juga:

DPRD Kecewa Tingginya Kebocoran Pipa Milik PALYJA, Kontrak Harus Selesai

"Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan agar kebijakan menggunakan Zoom di DPRD DKI Jakarta ini seyogyanya sudah ditarik. Karena cucu saya, TK ada, kelas 4 ada, kelas, 6 semua mereka masuk sekolah dan menggunakan masker tidak menggunakan Zoom," sesal Rasyidi di gedung DPRD, Rabu (3/8).

Menurut dia, adanya rapat Zoom ini membuat anggota dewan Kebon Sirih malas ke kantor. Sehingga, mereka memanfaatkan rapat dengan aplikasi virtual.

"Anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat ini saya pikir mereka kan memanfaatkan Zoom itu menurut saya. Oleh karena itu, saya pikir Pak Sekwan coba dikaji ulang apakah memang sudah harus masih pakai Zoom," cetusnya.

Baca Juga:

Komisi B DPRD DKI Pertimbangkan Bentuk Pansus JIS

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menilai, sudah semestinya rapat di DPRD diadakan secara langsung. Sebab saat ini, sudah banyak kegiatan dengan menghadirkan orang banyak. Salah satu contoh acara pernikahan putri Gubernur Anies Baswedan minggu kemarin.

"Kemarin kita waktu di rumah Pak Gubernur itu pesta ramainya bukan main, tidak ada masalah," urainya.

Malah, Rasyidi menyarankan, kalau perlu kursi di ruang paripurna DPRD dijadikan satu, sehingga tanpa ada batas di antara semuanya. Dari pada anggota berjauhan dengan mengandalkan aplikasi Zoom.

"Anggota DPRD DKI Jakarta kalau duduk kita berdua berdua bila perlu dijadikan satu. Jangan sampai Zoom itu dijadikan suatu pemanfaatan oleh anggota DPRD DKI Jakarta tidak menghadiri rapat paripurna ini, sehingga mereka setelah diklik ya sudah namanya ada sudah, selesai karena dianggap mereka sudah ada (hadir)," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Sebut Stadion JIS Bertaraf Kampung Bukan Internasional

#DPRD DKI Jakarta #Aplikasi Zoom
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan