Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kasus COVID-19 sudah melandai dan dunia pendidikan telah menggelar belajar tatap muka. Tapi sampai hari ini, DPRD DKI Jakarta masih melaksanakan rapat via Zoom atau virtual.
Hal ini pun mendapatkan kritikan keras dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi. Ia pun meminta Sekretaris Dewan DPRD DKI untuk menghentikan rapat dengan Zoom.
Sebab dengan kebijakan baru melalui aplikasi ini, rapat secara langsung di gedung DPRD menjadi sepi. Terlihat jumlah kursi yang terisi untuk anggota DPRD hari ini hanya 18 orang. Sementara itu, anggota DPRD DKI yang hadir dalam aplikasi Zoom mencapai 30 orang.
Baca Juga:
DPRD Kecewa Tingginya Kebocoran Pipa Milik PALYJA, Kontrak Harus Selesai
"Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan agar kebijakan menggunakan Zoom di DPRD DKI Jakarta ini seyogyanya sudah ditarik. Karena cucu saya, TK ada, kelas 4 ada, kelas, 6 semua mereka masuk sekolah dan menggunakan masker tidak menggunakan Zoom," sesal Rasyidi di gedung DPRD, Rabu (3/8).
Menurut dia, adanya rapat Zoom ini membuat anggota dewan Kebon Sirih malas ke kantor. Sehingga, mereka memanfaatkan rapat dengan aplikasi virtual.
"Anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat ini saya pikir mereka kan memanfaatkan Zoom itu menurut saya. Oleh karena itu, saya pikir Pak Sekwan coba dikaji ulang apakah memang sudah harus masih pakai Zoom," cetusnya.
Baca Juga:
Komisi B DPRD DKI Pertimbangkan Bentuk Pansus JIS
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menilai, sudah semestinya rapat di DPRD diadakan secara langsung. Sebab saat ini, sudah banyak kegiatan dengan menghadirkan orang banyak. Salah satu contoh acara pernikahan putri Gubernur Anies Baswedan minggu kemarin.
"Kemarin kita waktu di rumah Pak Gubernur itu pesta ramainya bukan main, tidak ada masalah," urainya.
Malah, Rasyidi menyarankan, kalau perlu kursi di ruang paripurna DPRD dijadikan satu, sehingga tanpa ada batas di antara semuanya. Dari pada anggota berjauhan dengan mengandalkan aplikasi Zoom.
"Anggota DPRD DKI Jakarta kalau duduk kita berdua berdua bila perlu dijadikan satu. Jangan sampai Zoom itu dijadikan suatu pemanfaatan oleh anggota DPRD DKI Jakarta tidak menghadiri rapat paripurna ini, sehingga mereka setelah diklik ya sudah namanya ada sudah, selesai karena dianggap mereka sudah ada (hadir)," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
DPRD DKI Sebut Stadion JIS Bertaraf Kampung Bukan Internasional
