DPRD DKI Sebut Stadion JIS Bertaraf Kampung Bukan Internasional

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 02 Agustus 2022
DPRD DKI Sebut Stadion JIS Bertaraf Kampung Bukan Internasional

Komisi B DPRD DKI saat rapat dengan JakPro di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) mendapat komentar pedas dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas.

Ia menilai JIS bukan stadion megah bertaraf internasional, tapi stadion bertaraf kampung. Pasalnya, baru dilakukan grand launching pagar pembatas Tribun Utara JIS roboh.

Baca Juga:

Fraksi Gerindra DPRD DKI Usul Bentuk Pansus JIS

Hasbiallah bercerita, mulanya dirinya mengagung-agungkan stadion JIS yang mempunyai kapasitas 82 ribu penonton ini dan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya. Tapi setelah insiden pagar pembatas ambruk dirinya mengaku kecewa.

"Awalnya saya sangat bangga loh kita punya JIS yang taraf nya internasional seperti MU seperti macam-macam, dan seperti negara-negara Eropa lah. Tapi setelah kejadian ini, ini saya berpikir JIS bukan taraf eropa pak taraf tarkam ini, taraf kampung, jadi saya ga bangga," sindir Hasbiallah saat rapat Komsi B dengan JakPro di gedung DPRD DKI, Selasa (2/8).

Maka dari itu, Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas mendorong koleganya di Komisi B untuk mengusulkan panita khsusus (pansus) untuk mendalami peristiwa terjadinya pagar pembatas JIS roboh.

Dalam Pansus JIS itu, ucapnya, dirinya mendorong adanya audit dalam pembangunan JIS. Sebab pembangunan itu mengucurkan dana tak sedikit sekitar Rp 4,5 triliun.

Baca Juga:

Audit Menyeluruh Pembangunan JIS usai Pagar Pembatas Tribun Utara Ambruk

"Jadi tolonglah saya setuju dengan Pak Anul (panggilan Ichwanul) nih, ya diadakan pansus dan juga bukan hanya pansus harus ada audit dengan tujuan tertentu audit independen karena ni soal nyawa," papar dia.

Dengan kejadian itu, Hasbiallah pun tak yakin jika stadion yang dibangun PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bertaraf Federation Internationale de Football Association (FIFA).

"Ini bukan standar FIFA pak mungkin standar viva bedak pak, bukan standar FIFA ini pak," sindirnya lagi.

Hasbiallah pun sangat setuju kejadian itu dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini gak main-main, ini soal nyawa, ini dana 4,5 triliun itu pak tadi saya agak bengong kebetulan Bupati di Wonosobo itu orang PKB pak, saya hitung-hitung itu dua taun APBD di Wonosobo dihabisin hanya untuk bikin stadion, sayang ini pak uang rakyat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional

#Jakarta International Stadion (JIS) #Audit BPK #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Bagikan