Komisi B DPRD DKI Pertimbangkan Bentuk Pansus JIS

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 03 Agustus 2022
Komisi B DPRD DKI Pertimbangkan Bentuk Pansus JIS

Komisi B DPRD DKI saat rapat dengan JakPro di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi B DPRD DKI mempertimbangkan usulan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jakarta International Stadium (JIS), menyusul pagar tribun utara roboh saat grand launching.

"Pansus memang benar menjadi salah satu hak kita untuk mempertajam pembahasan ini. Namun ada dua hal nanti yang akan kita lakukan untuk persiapannya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail setelah rapat dengan JakPro di DPRD DKI, Selasa (2/8).

Baca Juga:

Fraksi Gerindra DPRD DKI Usul Bentuk Pansus JIS

Persiapan pertama ialah dengan memastikan perlu atau tidaknya membentuk Pansus ini. Pihaknya akan mengadakan rapat internal Komisi B untuk membahasnya. Atau memang cukup dalam rapat evaluasi internal di Komisi B saja.

Selanjutnya, ia akan memastikan dalam aturan tata tertib Komisi B mengenai pembentukan Pansus. Tapi sejauh ini masih dioptimalkan evaluasi di rapat kerja internal Komisi B.

"Sehingga di penghujung nanti barulah kita putuskan apakah ini bisa kita rekomendasikan untuk dilanjutkan ke pansus atau tidak," paparnya.

Baca Juga:

Audit Menyeluruh Pembangunan JIS usai Pagar Pembatas Tribun Utara Ambruk

Rapat Komisi B bersama Jakpro juga diputuskan untuk diskors sampai waktu yang tidak ditentukan. Tujuannya agar JakPro bisa mempersiapkan jawaban atas semua pertanyaan anggota terkait JIS.

"Karena kita tidak menginginkan jawaban yang hanya sebatas menggugurkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi jawaban yang kita harapkan adalah yang bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional

#DPRD DKI Jakarta #Jakarta International Stadion (JIS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Olahraga
Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun
Persija harus ‘mengungsi’ sementara waktu karena JIS akan menjadi tempat konser boyband Korea Selatan, NCT, pada 27 dan 28 September mendatang.
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan