Kader Golkar Minta Setya Novanto Fokus Selesaikan Kasus Hukum

Luhung SaptoLuhung Sapto - Minggu, 19 November 2017
Kader Golkar Minta Setya Novanto Fokus Selesaikan Kasus Hukum

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kiri). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan berimbas pada citra partai berlambang pohon beringin ini. Kader Partai Golkar mendesak Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai.

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Johanes Serang Kerang mengatakan para kader Golkar di DIY mendorong Novanto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar dan fokus menyelesaikan kasus hukumnya.

"Kader menyarankan sebaiknya beliau dengan jiwa besar dan legowo mundur dari Ketum. Sehingga Pak Setnov bisa konsentrasi penuh menghadapi kasusnya," ujar Johanes melalui keterangan pers di Yogyakarta, Minggu (19/11).

Usulan ini muncul agar citra Golkar tidak makin terpuruk. Pasalnya ia menilai perkembangan kasus hukum Setya Novanto semakin lama sarat akan kepentingan politik semata.

"Kasus beliau semakin ruwet dan opini politik tidak bisa dihindari oleh golkar. Kalau pak Setyo Novanto mencintai Golkar maka jalan terbaik mengundurkan diri secara terhormat demi partai yg beliau pimpin ini agar tdk semakin terpuruk," ungkap politisi senior Partai Golkar DIY ini.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY, Drs HM Gandung Pardiman mengajak seluruh kader Golkar untuk bergerak menyelamatkan partai. Ia prihatin dengan kondisi partai berwarna kuning ini yang terpuruk karena kasua hukum Setya Novanto.

"Kader dan pemimpin golkar harus mampu mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap golkar. Kita harus mampu mencari kata kunci penyelesaian masalah, sehingga golkar tidak menjadi bulan bulanan masyarakat luas," tegasnya

Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar diskusi yang mendatangkan tokoh-tokoh nasional Partai Golkar ke Yogyakarta guna membicarakan upaya penyelamatan Partai Golkar dari badai untuk menghadapi Pemilu 2019 mendatang. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya terkait Setya Novanto dalam artikel: Ketum Muhammadiyah Minta Setnov Kooperatif dan Buktikan di Pengadilan

#Setya Novanto Mundur #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Indonesia
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Framing negatif terhadap Pak Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Berita Foto
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Partai Golkar M Sarmudji dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menyerahkan secara simbolis 610 ribu paket sembako di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Bagikan