#KaburAjaDulu Cerminan Warga Kesulitan Akses Lapangan Pekerjaan, Negara Harus Waspada

MerahPutih.com - Tren #KaburAjaDulu di media sosial tengah ramai diperbincangkan. Kondisi di dalam yang sulit menapatkan pekerjaan, jikapun dapat kerja gaji dinilai sangat kecil harus segera disikapi pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa fenomena mesti dipandang sebagai autokritik bagi pemangku kepentingan untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam pembangunan nasional.

"Berbagai sudut pandang masyarakat terkait dengan fenomena #KaburAjaDulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik," kata Lestari sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Fenomena tersebut unik karena apabila dilihat dari perspektif sosial, tagar itu dapat menjadi pengingat tentang kondisi tatanan bernegara yang disuarakan oleh generasi muda.

Baca juga:

Menaker Akui #KaburAjaDulu jadi Tantangan untuk Pemerintah Berbenah

Kemunculan tagar dimaksud bisa saja didorong oleh kondisi masyarakat dewasa ini, salah satunya kesulitan akses lapangan pekerjaan karena lanskap dunia kerja yang sudah berubah.

Kendati belum ada data konkret mengenai penyebab peningkatan migrasi ke luar negeri, Lestari memandang perlu mengedepankan kewaspadaan dalam menyikapi dampak tagar tersebut.

Di tengah merebaknya #KabuAjaDulu, Lestari mengaku masih optimistis bahwa generasi muda Indonesia mampu menjadi garda depan untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur pada masa depan.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha mengatakan bahwa pihaknya menyikapi fenomena #KaburAjaDulu secara profesional.

Yudha menyebutkan, angka migrasi di dunia memang cenderung meningkat. Oleh karena itu, dia menilai migrasi yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Akan tetapi, hal itu tetap perlu dikelola dengan baik.

“Merupakan tanggung jawab negara bila ada warganya ingin bermigrasi ke luar negeri. #KaburAjaDulu berpotensi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan migrasi secara ilegal ke luar negeri,” kata Yudha. (*)