Eddy Flo
MerahPutih.Com - Maraknya kasus korupsi di daerah-daerah mendorong KPK melakukan terobosan baru.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat daerah seperti gubernur dan bupati menunjukkan massifnya korupsi di daerah. Padahal jumlah tenaga dan SDM KPK terbatas.
Oleh karena itu, KPK butuh perwakilan atau kantor cabang di daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan dan mencegah munculnya kasus-kasus baru korupsi oleh pejabat daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan membuka sembilan perwakilan di setiap regional wilayah. Pembukaan perwakilan itu lebih ditujukan kepada bidang penindakan dan pencegahan.
"Kami berlima lagi merencanakan ada yang bertanggung jawab setiap harinya di sembilan wiilayah tersebut. Setiap harinya memperhatikan apa-apa yang ada di daerah itu. Fungsinya tetap penindakan dan pencegahan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/8).
Sembilan perwakilan KPK itu nantinya akan ditempatkan pada setiap regional, misalnya di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Jawa.
"Saya harap tahun depan mulai berjalan, akan ada banyak senior-senior di sana," kata Saut Situmorang.
Sementara soal anggaran rencana pembukaan sembilan perwakilan KPK itu, Saut menyatakan pihaknya tidak membutuhan anggaran yang tidak terlalu besar.
"Kami sudah koordinasi sama Sekjen itu anggaran tidak terlalu besar kayaknya," ucap Saut.
Selain membuka perwakilan, ia juga mengharapkan bahwa pegawai KPK harus ada delapan ribu orang.
"Kalian tahu di Malaysia itu 2.900 pegawainya, penduduknya 30 juta dan punya gedung empat blok 20 lantai, KPK baru 1 blok 15 lantai," ucap Saut Situmorang.(*)
