Junta Militer Myanmar Perpanjang Status Darurat Selama 6 Bulan

MerahPutih.com - Kondisi Myanmar semakin memprihatikan setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Saat ini, Militer mengalami serangan terkoordinasi oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di Myanmar utara dan merebut banyak kota serta pos terdepan junta militer.

Militer Myanmar pada Rabu (31/1) memperpanjang status darurat selama enam bulan, sebuah langkah yang dinilai tepat menjelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Baca Juga:

Junta Myanmar Hukum Mati 3 Jenderal yang Dilepas Pemberontak

Badan pengambil keputusan tertinggi Myanmar, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, memutuskan untuk memperpanjang status darurat tersebut yang akan berakhir pada Rabu tengah malam.

Langkah itu, menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta Februari 2021. Militer sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan.

Sedikitnya 4.474 warga sipil terbunuh sejak kudeta dan hampir 20.000 orang ditangkap dengan alasan politik, menurut kelompok pengawas setempat Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.

PBB menyebutkan, lebih dari dua juta orang juga terpaksa mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengaku pihaknya tidak dapat mencabut status darurat sebab itu berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.

Sementara itu, para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyelesaikan pertemuan pada Senin (29/1) dengan mendukung upaya Thailand membuat koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan pada masyarakat sipil yang terlantar akibat perang sipil di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, yang mengetuai pertemuan di Luang Prabang, Laos tersebut, menyatakan, Thailand mengajukan rencana koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan dengan aman kepada masyarakat yang terdampak konflik di Myanmar, serta masyarakat yang mengungsi di Thailand.

Pemerintah militer Myanmar menindak keras protes atas kudeta 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi. Sejak Oktober 2023 lalu, pertarungan militer Myanmar melawan kelompok etnis yang menentang rezim militer dan pasukan pro-demokrasi semakin sengit. (*)

Baca Juga:

Tiongkok Damaikan Junta Militer dan Kelompok Etnis Bersenjata Myanmar