Junimart Tanggapi Sinis Kesimpulan KPK soal Kasus RS Sumber Waras

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 15 Juni 2016
Junimart Tanggapi Sinis Kesimpulan KPK soal Kasus RS Sumber Waras

Junimart Girsang wakil ketua MKD usai sidang MKD di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (2/12). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kesimpulan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang menyatakan tak ada unsur melawan hukum dan merugikan negara ternyata mendapat komentar sinis dari beberapa anggota Komisi III DPR RI. Salah satunya dari anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP Junimart Girsang.

Junimart mempertanyakan kesimpulan KPK yang berbeda dengan hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Padahal, lanjutnya, KPK di masa pimpinan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang meminta BPK melakukan audit investigatif pada Agustus 2015 silam.

"Saya tidak habis pikir dari pimpinan KPK saat ini, karena setahu saya permintaan audit investigasi yang dilakukan oleh BPK itu dalam RS Sumber Waras datang dari Plt Pimpinan KPK sebelumnya Taufiquerachman Ruki," kata Junimart di saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, (15/6).

Kritikan yang diberikan Junimart tak sampai di situ. Menurutnya, KPK lebih percaya pada hasil audit dari instansi tak resmi seperti para ahli dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan beberapa lembaga Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MAPPI) dibandingkan dengan BPK.

"Masa KPK lebih percaya sama MAPPI daripada BPK, badan resmi pemerintah. Undang-Undang Dasar jelas menyampaikan auditor negara satu-satunya adalah BPK. Kalau enggak percaya sama BPK, mau sama siapa lagi?" ujar Junimart. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Benny Kabur Harman: Tak Ada Kejanggalan Dalam Kasus Sumber Waras
  2. Soal Kasus RS Sumber Waras, KPK Akan Undang BPK
  3. Keputusan KPK Mengenai Kasus Sumber Waras Belum Final
  4. Panja Komisi III DPR Temukan Lima Kejanggalan dalam Kasus RS Sumber Waras
  5. Fadli Zon Pertanyakan Hasil Penyelidikan KPK dalam Kasus RS Sumber Waras
#Kasus RS Sumber Waras #Junimart Girsang
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Pengadaan tanah RS Sumber Waras sempat diselidiki KPK pada tahun 2014, namun setelah dianalisis, bukti yang ada dinilai belum cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Indonesia
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
"Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat," kata Gubernur Pramono
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
Lainnya
Menteri Hukum Hingga Dubes RI untuk Italia Resmikan RM Pagi Sore Pemuda Jaktim
RM Pagi Sore Pemuda sendiri saat ini dipimpin oleh Muhammad Ivan Fadilah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Januari 2025
Menteri Hukum Hingga Dubes RI untuk Italia Resmikan RM Pagi Sore Pemuda Jaktim
Indonesia
Pemuda Batak Bersatu Siap Jaga TPS Saat Pilkada Jakarta
Kita siap perintah Pak Pramono Anung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 13 Oktober 2024
Pemuda Batak Bersatu Siap Jaga TPS Saat Pilkada Jakarta
Indonesia
KPU Bakal Diminta Mendiskualifikasi Cakada yang Lakukan Pencatutan NIK KTP
DPR juga akan menegaskan kepada penyelenggara pemilu untuk mengedepankan netralitas
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Agustus 2024
KPU Bakal Diminta Mendiskualifikasi Cakada yang Lakukan Pencatutan NIK KTP
Indonesia
Komisi II DPR Sentil Bawaslu Soal Wacana Tunda Pilkada 2024
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menanggapi usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penundaan Pilkada 2024. Sedianya kontestasi politik pemilihan kepala daerah itu digelar pada November 2024 mendatang.
Mula Akmal - Jumat, 14 Juli 2023
Komisi II DPR Sentil Bawaslu Soal Wacana Tunda Pilkada 2024
Indonesia
Junimart Usul Regulasi Jabatan Wakil Kades Turut Diatur di Revisi UU Desa
Menurutnya, hal tersebut saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat urgen, mengingat banyaknya para kepala desa belakangan ini terjerat kasus hukum bahkan menjadi tersangka korupsi dan ditahan.
Andika Pratama - Rabu, 21 Juni 2023
Junimart Usul Regulasi Jabatan Wakil Kades Turut Diatur di Revisi UU Desa
Indonesia
Junimart Minta Kapolda Sumut Dievaluasi Terkait Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan
"Kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral? apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pasca kejadian? atau jangan-jangan ada pembiaran," ujarnya.
Andika Pratama - Jumat, 28 April 2023
Junimart Minta Kapolda Sumut Dievaluasi Terkait Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan
Bagikan