Jokowi Ungkap Peran Penting Pemilu 2024 untuk Masa Depan Bangsa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Ungkap Peran Penting Pemilu 2024 untuk Masa Depan Bangsa

Dokumentasi - Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo Membuka Kompas 100 CEO Forum, Jakarta Pusat, 28 November 2019. ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 merupakan momen politik yang sangat penting menentukan masa depan bangsa.

Menurut Presiden Joko Widodo, Pemilu 2024 mendatang menjadi pesta demokrasi yang terbesar karena diselenggarakan secara serentak.

"Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama yaitu tahun 2024," ungkap Jokowi saat konsolidasi lembaga penyelenggara pemilu di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC) Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Baca Juga:

Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

Menurut Jokowi, pemilu mendatang bukan pekerjaan mudah.

"Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita," sambungnya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 akan melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Jokowi mengakui proses persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 juga tidak mudah.

Salah satunya terkait pendistribusian logistik pemilu yang terkendala insfrastruktur dan kondisi geografis.

"Kondisi geografis sangat berbeda, bayangkan kita harus pergi ke 17 ribu pulau, ada yang naik perahu, kapal, ada yang harus didukung untuk distribusi logisitik oleh TNI/Polri karena medannya tidak mudah," jelasnya.

Jokowi pun mengakui bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia belum sempurna hingga masih ada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

"Saya menyadari betul keadaan lapangan karena saya sering ke daerah," ujar dia.

Baca Juga:

Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Namun, Jokowi yakin KPU sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilu edisi-edisi sebelumnya yang dapat menjadi bekal untuk mempersiapkan Pemilu 2024 dengan lebih baik.

Ia meminta momentum waktu yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu.

"Khususnya, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029 secara serentak.

Setelah itu, pemilihan kepala daerah 2024 juga akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih para kepala daerah di 542 daerah secara serentak. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Dijadwalkan akan Hadiri Midodareni di Rumah Erina

#Pemilu #Pemilu 2024 #Presiden Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan