Minta Pembenahan Kedisiplinan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Demokrasi di TNI-Polri


Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3/2022). (ANTARA/Agus Suparto)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 TNI-Polri.
Dalam amanatnya, Jokowi meminta personel TNI-Polri lebih disiplin.
"Dibutuhkan kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang lemah. Oleh sebab itu, saya minta kepada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini," ujar Jokowi di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Dikehendaki Rakyat, Jokowi Berniat 3 Periode
Jokowi menjelaskan, disiplin yang dimaksud adalah berkaitan dengan tidak adanya demokrasi di seluruh tubuh jajaran TNI-Polri, termasuk kepada keluarga besarnya.
Menurut dia, TNI-Polri harus ingat posisinya tersebut, termasuk dalam urusan pemindahan IKN.
"Tidak bisa yang namanya tentara, polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada demokrasi. Enggak ada namanya itu bawahan merasa bebas, tidak sama dengan atasan. Enggak boleh," terangnya.
Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), enggak setuju, IKN apa. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," jelas Jokowi.
Baca Juga:
Usai Dilayat Jokowi, Jenazah Paman Iriana Langsung Dimakamkan
Jokowi berkali-kali menekankan soal disiplin pada jajaran TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di grup WhatsApp itu dibacanya.
"Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA grup dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.
Jokowi mengatakan, TNI harus membenahi soal disiplin tentara. Begitu juga kepolisian.
"Tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian, itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali," imbuh Jokowi.
Rapim tersebut dihadiri 394 peserta. Kehadiran secara fisik di lokasi pun akan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.
Peserta rapim yang hadir di lokasi sebanyak 168 orang, yang terdiri atas 110 personel TNI dan 58 personel Polri.
Sebanyak 226 peserta, terdiri atas 210 personel TNI dan 16 personel Polri, hadir secara online dari 43 lokasi di seluruh Indonesia. (Knu)
Baca Juga:
Jokowi Kehilangan Sosok Mentor Bisnis Mebel dan Politik
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar

27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen

Resmi Tersangka, Ini Peran Anggota TNI Kopda FH dalam Pembunuhan Kacab BRI

Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian

Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus

TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir

Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Menko Polkam Sjafrie Sjamsoeddin Merespons Dugaan Pidana Ferry Irwandi yang Dilaporkan TNI ke Polda Metro

Prabowo Buka Suara soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Dukung Tim Investigasi Independen dan Tolak Tarik TNI dari Pengamanan Sipil

Langkah Langkah Polisi dan TNI Bereskan Situasi Setelah Demo di Berbagai Daerah Rusuh
