[HOAKS atau FAKTA]: Dikehendaki Rakyat, Jokowi Berniat 3 Periode

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 01 Maret 2022
[HOAKS atau FAKTA]: Dikehendaki Rakyat, Jokowi Berniat 3 Periode

Tangkapan layar hoaks.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akun Facebook Andi’s Bone Congo (fb.com/100074722984732) pada 20 Februari 2022 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar yang memperlihatkan artikel berita berjudul “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali dipaksa rakyat” dengan narasi sebagai berikut:


Sumber: perma.cc/2P4K-N3KJ (Arsip)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Wanita di Palembang Hidup lagi Setelah Dikubur

FAKTA

Faktanya judul artikel tersebut merupakan judul hasil suntingan. Judul asli artikel itu adalah “Jokowi Sebut Dirinya Tidak Berminat Jadi Presiden Tiga Periode”. Artikel ini terbit di situs JawaPos.com pada 15 Maret 2021.

Dilansir dari artikel tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. UUD tahun 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

Sebelumnya klaim yang sama dengan gambar yang berbeda pernah diperiksa faktanya melalui artikel berjudul [SALAH] Foto Tangkapan Layar Berita Detikcom “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali dipaksa rakyat” yang terbit di turnbackhoax.id pada 27 Februari 2022.

Dilansir dari artikel ini, judul sebenarnya dari berita Detikcom yang diunggah sumber klaim itu adalah “Suara Sanggahan Saat Foto Jokowi dan Soeharto Disandingkan” yang terbit pada 15 Februari 2022.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, adanya gambar tangkapan layar yang memperlihatkan artikel berita berjudul “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali dipaksa rakyat” merupakan konten yang dimanipulasi. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Air Jeruk Nipis Dapat Membersihkan Paru-paru dari Nikotin

##HOAKS/FAKTA #Mafindo #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Setelah disimak, tidak benar ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Bagikan