Jokowi Tegaskan Negara Hadir dalam Perlindungan Konsumen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam perlindungan konsumen tanah air. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang terjadi sampai merugikan, bahkan membahayakan konsumen.

Oleh karena itu, dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (21/3), Presiden Jokowi memerintahkan kepada jajarannya untuk mengawasi dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Demikian seperti disampaikan Kantor Biro Pers Setpres kepada merahputih.com.

"Ini sangat terkait dengan kehadiran negara untuk melindungi konsumen secara efektif," ujar Presiden Jokowi.

Sebagai gambaran, dalam lima tahun terakhir, konsumsi masyarakat berkontribusi rata-rata 55,94 persen terhadap PDB.

"Artinya perekonomian nasional mayoritas masih digerakan oleh konsumsi," kata Presiden Jokowi.

Namun, konsumen Indonesia baru pada tahap paham haknya bila dibandingkan dengan konsumen-konsumen dari negara lain, belum pada tahap mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Untuk itulah, diperlukan edukasi terkait hak tersebut kepada para konsumen.

"Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Indonesia tahun 2016 masih rendah, yaitu 30,86 persen atau baru sampai pada level paham. Dibandingkan dengan IKK Eropa yang sudah mencapai 51,31 persen," ungkapnya.

Perilaku Konsumen Indonesia

Sementara itu, berdasarkan data yang diterimanya, Presiden Jokowi juga mengungkap perilaku pengaduan konsumen di Indonesia masih rendah. Menurutnya, konsumen Indonesia masih enggan menuntut haknya kepada para pelaku usaha.

"Terkait perilaku pengaduan konsumen kita masih rendah. Secara rata-rata, hanya 4,1 pengaduan konsumen yang diterima dari 1 juta penduduk Indonesia. Sementara Korea, 64 pengaduan konsumen terjadi di setiap 1 juta penduduk," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun berharap konsumen di Indonesia lebih cerdas dan bijaksana dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Bahkan dibimbing untuk mencintai produk-produk dalam negeri guna mengembangkan industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan.

"Perilaku konsumsinya diarahkan untuk tidak terjebak pada penyakit konsumerisme serta mampu untuk melakukan konsumsi yang bersifat jangka panjang, mulai gemar menabung atau diinvestasikan ke sektor-sektor produktif," ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, tingkat kepatuhan produsen terhadap kesesuaian standar produk dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) juga masih rendah. Berdasarkan data yang diterima, hanya 42 persen barang yang beredar di pasaran yang sesuai dengan SNI.

“Ini artinya, ada yang keliru, ada yang harus segera diperbaiki,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Presiden Jokowi meminta lembaga-lembaga perlindungan konsumen untuk meningkatkan perannya dalam membantu konsumen mendapatkan haknya secara utuh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Hanya 22,2 persen yang mengenal dan mengetahui fungsi lembaga perlindungan konsumen," ucap Jokowi mengakhiri arahannya.

Berita terkait Presiden Jokowi baca juga: 425 Video Dari 26 Provinsi Untuk #JokowiMenjawab