Jokowi Tak Masalah Prabowo Gunakan Indonesia Maju untuk Nama Koalisi
Ketua Umum Partai Golkar, PAN, PKB dan Gerindra berkoalisi dukung Prabowo Subianto sebagai capres Pemilu 2024 di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). (ANTARA/Laily Rahmawaty/am)
MerahPutih.com - Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Empat partai politik (parpol) tersebut tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
"Indonesia Maju" identik dengan nama kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Terkait kesamaan nama tersebut, kepala negara mengaku tidak mempermasalahkannya.
Baca Juga:
Prabowo Ubah Nama Koalisi demi Raup Suara Simpatisan Jokowi
Jokowi mengatakan, nama koalisi partai politik merupakan urusan masing-masing partai. Tak ada aturan yang melarang nama koalisi tidak boleh mirip dengan nama kabinet di eksekutif.
“Ya terserah yang memiliki koalisi. Terserah partai lah,” kata Jokowi kepada wartawan, Kamis (31/8).
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan, Prabowo juga tidak memerlukan izin darinya untuk menggunakan nama Indonesia Maju sebagai nama koalisi partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2024.
Baca Juga:
Survei LSI Denny JA: Partai Koalisi Pro Prabowo Menang Telak atas Ganjar
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, tidak ada hak paten atas penamaan Indonesia maju. Sehingga, siapa pun, termasuk elite politik juga berhak memakai nama tersebut untuk kepentingan politik.
“Kenapa harus izin? Semua boleh. Orang kamu mau gunakan TV-mu, TV Indonesia Maju juga boleh. Enggak ada patennya kok,” pungkas Jokowi. (Pon)
Baca Juga:
PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara