Jokowi Serahkan Sepenuhnya Kasus Korupsi e-KTP ke KPK

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebut sejumlah nama yang diduga menerima aliran dana dari proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Penyebutan nama-nama ini disampaikan pada sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP tahun 2011-2012 yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus korupsi e-KTP tersebut kepada para penyidik dari KPK.

"Azas praduga tak bersalah. Sudah, serahkan ke KPK," ujar Jokowi kepada para jurnalis usai menghadiri Peresmian Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu, 11 Maret 2017.

Jokowi pun meyakini bahwa para penyidik KPK akan bekerja secara profesional guna menyelesaikan kasus korupsi e-KTP itu hingga tuntas.

"Saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menambahkan bahwa program e-KTP berubah menjadi masalah besar akibat adanya kesalahan sistem dan penyalahgunaan anggaran.

"Sekarang menjadi 'bubrah' semua gara-gara anggaran (pengadaan e-KTP) dikorup," katanya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar kasus korupsi e-KTP tersebut bisa segera diselesaikan. Mengingat pentingnya program e-KTP guna menyelesaikan sejumlah masalah di Tanah Air, mulai dari masalah kependudukan hingga Pilkada.

"Sebetulnya kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan Pilkada. Semuanya kalau sistem yang kita bangun benar ini sudah rampung," ucap Jokowi