Jokowi Sebut Terlalu Banyak Drakor dan Sinetron Jelang Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 07 November 2023
Jokowi Sebut Terlalu Banyak Drakor dan Sinetron Jelang Pilpres 2024

Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan pada Puncak Perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/11/2023). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak acara perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, Senin (6/11).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut terlalu banyak drama Korea (drakor) dan sinetron jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, demokrasi yang harus dibangun saat memasuki tahun politik adalah demokrasi yang menampilkan pertarungan gagasan, bukan perasaan.

Baca Juga

Dampak Soliditas PDIP dan Pencapresan Ganjar setelah Gibran Digolkarkan

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya 'kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan," tutur Jokowi.

Presiden Jokowi menyinggung bahwa kompetisi dalam politik itu adalah hal biasa, begitu juga keinginan setiap calon presiden untuk menang.

Tetapi di samping kompetisi, ia menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas, yang tidak memecah belah adalah yang harus ditunjukkan kepada masyarakat, bukan demokrasi yang saling menjelekkan dan memfitnah.

Baca Juga

Batal Makan Bersama Wapres Ma'ruf Amin, Gibran Hadiri HUT Ke-59 Golkar di Jakarta

Eks Wali Kota Solo ini mengajak agar dapat membangun demokrasi yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa.

"Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti ke mana-mana," kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang memenangkan kontestasi Pemilu 2024 tidak boleh sombong atau jumawa.

Begitu juga dengan capres-cawapres yang kalah Pemilu tidak boleh murka.

"Ini adalah pertandingan antaranggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita Indonesia," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Jokowi hingga Prabowo-Gibran Diundang pada Acara Puncak HUT Ke-59 Golkar

#Partai Golkar #Presiden Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Berita Foto
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Partai Golkar M Sarmudji dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menyerahkan secara simbolis 610 ribu paket sembako di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Bagikan