Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 23 Mei 2022
Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. (ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sinyal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Rakernas V Projo di Borobudur, Magelang Jawa Tengah, Sabtu (21/5)

Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai, hal tersebut menjadi bagian dinamika dunia politik yang dinamis.

Baca Juga

NOC Bangga Atlet Indonesia Tuntaskan Arahan Jokowi Peringkat 3 SEA Games

"Namanya juga politik ya dinamika itu selalu berubah dinamis. Jadi tidak bisa teman-teman membicarakan sesuatu lebih awal, istilahnya 'Belanda masih jauh', 'ojo kesusu', jangan terburu-buru," kata Ngabalin di Jakarta, Senin (23/5).

Ngabalin menyebut Jokowi memiliki wacana besar tentang menyatukan suku bangsa yang berbeda beda di Indonesia. Tujuannya tak lain untuk hidup damai berdampingan dan moderasi dalam beragama.

Oleh karena itu, Ngabalin menyebut Jokowi ingin penerusnya dapat melanjutkan gagasan itu dan meminta Projo tak terburu-buru menyatakan dukungan.

"Setiap pemimpin mengerti siapa orang yang pas dan memiliki kapasitas, kapabilitas, kemampuan leadership, mengerti tentang pemerintahan, mengerti tentang heterogennya bangsa ini," kata Ngabalin.

Diberitakan sebelumnya, dalam acara Rakernas V Projo, Jokowi menyinggung berbagai persoalan bangsa. Ada persoalan energi, pangan, serta situasi geopolitik dunia.

Baca Juga

Jokowi Ungkap Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Mahal

Untuk itu, ia meminta semua pihak bekerja keras menyelesaikan persoalan itu.

"Makanya, untuk urusan politik, ojo kesusu sik. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini," ujar Jokowi disambut teriakan Projo.

"Hidup Pak Ganjar," teriak mereka kompak.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ada di acara itu hanya tersenyum.

Beberapa kali, ia dicolek oleh sejumlah tokoh yang ada di acara itu. Sementara di belakang, ribuan peserta berteriak dan menyebut nama Ganjar.

"Sudah dibilang jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Ini kok maunya tergesa-gesa kelihatannya," canda Jokowi. (Knu)

Baca Juga

Pengamat Sebut Sosok yang Diinginkan Jokowi Adalah Ganjar Pranowo

#Presiden Jokowi #Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan