Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan menerapkan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Namun, ternyata kebijakan ini berubah sebelum diterapkan.
"Saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers, Jumat (22/4).
Baca Juga:
Kebijakan Larangan Ekspor Migor dan CPO Berpotensi Masuk Angin
Kementerian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak sawit merah atau Red Palm Oil (RPO) yang merupakan hasil pemurnian dari minyak sawit kasar atau Crude Palm Oil (CPO) masih dapat diekspor sesuai kebutuhan.
"Dengan demikian, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (27/4).
Kebijakan pelarangan ekspor sementara, kata Airlangga, hanya berlaku pada minyak goreng atau refined, bleached, deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein). Dengan jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat, dengan harga Rp 14.000 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pelarangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk produk RBD Palm Olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) yaitu: 1511.90.36; 1511.90.37 dan 1511.90.39. RBD Palm Olein adalah minyak sawit yang dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya alias adalah minyak sawit yang hambar, tidak berbau, berwarna kuning muda, dan semipadat.
RBD Palm Olein ini, sebagai bahan baku minyak goreng atau minyak terhidrogenasi parsial dalam banyak produk makanan ringan dan makanan yang dipanggang. Bahan ini, biasanya digunakan sebagai minyak goreng, sedangkan palm stearin dapat ditemukan dalam mentega dan pengganti mentega.
Kebijakan larangan ekspor tersebut, kata ia, diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya.
"Larangan ekpsor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein," katanya.
Airlangga memerintahkan, Direktorat Jendral Bea Cukai dan Polri melalui Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.
"Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada," tegas Menko Airlangga.
Sebelumnnya, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui BPDPKS tanpa mengurangi good governance-nya dan menugaskan BULOG untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional
Pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Sebab, di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp 14.000,00 ribu per liter. (Asp)
Baca Juga:
La Nyalla Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO
