Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melapor jika ada pihak yang menghambat penyusunan data pemilih tetap (DPT).
"Ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang enggak koperatif. Nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) lapor ke saya," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022, di Jakarta, Sabtu (17/12).
Baca Juga
Negara Beri Jokowi Rumah di Karanganyar, Gibran: Sudah Punya di Solo
Dia menyebut permasalahan DPT kerap menjadi celah kecurangan pemilu. Apalagi, mantan Wali Kota Solo itu mengakui soal urusan data Indonesia masih lemah. Pasalnya, karakter geografis RI sangat luas dan beragam.
Menurut Jokowi, DPT kerap dijadikan sebagai bahan untuk menuduh kecurangan satu pihak calon presiden satu ke calon presiden lain.
"Di setiap pemilu selalu jadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding kecurangan. (Masalah) DPT ini selalu diulang-ulang," katanya.
Baca Juga
Ia juga menilai DPT merupakan urusan yang krusial. Dia pun ingin Bawaslu tidak menganggap enteng urusan pengambilan DPT. Sebab, hal itu pun akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu.
"Yang terpenting, dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat," jelas Jokowi.
Ayah tiga orang anak ini mengibaratkan Pemilu dengan pertandingan sepakbola. Sehingga, proses yang adil akan membuat semua orang mengakui hasil pertandingan.
"Ibarat pertandingan bola semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas," ucap Jokowi. (Knu)
Baca Juga
Usai Jabat Presiden, Negara Siapkan Rumah untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar
