Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty setuju bila lembaga yang dipimpinnya dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan pelanggaran. Sanksi itu berupa sanksi administrasi dan sanksi pengurangan anggaran.
Kewenangan itu bisa diberikan kepada Ombudsman lewat peraturan presiden (perpres) dari Presiden Jokowi atau Peraturan Pemerintah (PP).
"Kalau sanksi setuju, bagi kami sanksi itu tidak harus ada di dalam UU, tetapi ada aturan, misal PP atau perpres yang mengatur misal kepala daerah tidak melakukan rekomendasi, harus ada sanksi, apa sanksinya? misal sanksi administrasi, sanksi terhadap anggaran, bisa jadi anggarannya dikurangi," kata Lely di Gado Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/3).
Lely mengaku saat ini pihaknya baru melakukan pembahasan awal dengan Direktorat Jenderal Perundang - Undangan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Lebih jauh, Ia berharap UU perihal sanksi administrasi tahun ini dapat disahkan oleh pemerintah.
"Kita berharap yang masalah sanksi administrasi tahun ini, kalo revisi sudah sejak tahun lalu, naskah akademik masih dalam proses, untuk masuk prolegnas itu masih panjang," pungkasnya.
Hingga kini, Ombudsman RI memiliki 34 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"hari ini yang ke-34 di DKI dirilis," kata Lety.
Ombudsman cabang Jakarta raya itu nantinya akan mewakili wilayah DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Kota Tangerang. (Asp)
