Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program pencairan dana kelurahan yang mencapai Rp3 triliun tidak muncul dengan tiba-tiba jelang Pilpres 2019.
"Dana kelurahan tidak muncul tiba-tiba. Sudah beberapa tahun lalu para walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Apeksi membutuhkan dana kelurahan untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11).
Menurut Jokowi, dana kelurahan dialokasikan untuk mengatasi permasalahan yang makin kompleks, mulai dari kemiskinan, ketimpangan antarwarga, hingga lapangan kerja. Pencairan dana kelurahan ini juga merespons aspirasi para walikota dalam APBN 2019.
"Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan Rp3 triliun. Saya minta Menkeu segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga segera bisa dimanfaatkan," tutur Jokowi.
Presiden menjelaskan program dana kelurahan ini satu rangkaian dengan dana desa yang bertujuan menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Terkait dana desa, kata Jokowi dilansir Antara, anggaran tiap tahunnya terus meningkat. Dalam empat tahun terakhir telah dikucurkan Rp187 triliun dana desa.
"Untuk 2019 meningkat lagi dari Rp60 triliun tahun ini menjadi Rp70 triliun atau meningkat 16,7 persen. Saya ingin agar pemanfaatan untuk dana desa betul, didampingi, dikawal dan fokus mengurangi kemiskinan, ketimpangan di desa, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil pedesaan," tandas Kepala Negara.
