Jokowi Batal Berkantor di IKN Pada Juli Ini, Begini Sindiran Politikus PDIP


Proyek IKN. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengaku masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Padahal, direncanakan Presiden sudah berkantor di IKN pada Juli 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat angkat bicara mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada bulan ini.
Djarot menyebut, Jokowi tidak perlu memaksakan diri berkantor di IKN kalau memang belum siap. Karena infrastruktur harus memenuhi kebutuhan aktivitas perkantoran, apalagi sekelas kantor Presiden.
"Ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya diawal jangan terlalu pede gitu loh. Kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu, ya, ternyata belum juga," kata Djarot di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Baca juga:
Warga Kalimantan Timur Dapat Jatah 2.000 Formasi ASN IKN
Djarot menegaskan, upaya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan hal mudah. Sehingga tidak heran kalau Jokowi belum bisa berkantor di sana.
"Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.
"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
