Jokowi Ancam Reshuffle, Pengamat Usul Nama Ahok Masuk Kabinet

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 29 Juni 2020
Jokowi Ancam Reshuffle, Pengamat Usul Nama Ahok Masuk Kabinet

Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik Wempy Hadir menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet tidak terlepas dari performa para pembantu presiden yang dinilai tidak menggembirakan. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun kini diusulkan masuk ke dalam kabinet baru nanti.

"Dia (Presiden Jokowi) tahu betul bahwa Ahok mempunyai rekam jejak yang bagus dalam mengelola pemerintahan," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga:

Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi

Menurut Wempy, terkait ancaman Reshuffle Kabinet ini tidak lepas dari dari buruknya penggunaan anggaran dan kemerosotan ekonomi yang terus terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 saat ini.

"Jokowi kerap menyentil soal lebih cepat menghabiskan anggaran yang sudah digelontorkan agar terjadi perputaran ekonomi. Sebab pemerintah sudah menggulirkan begitu banyak anggaran bagi kementerian dan lembaga," tutur dia.

Jokowi marah-marah
Presiden Jokowi. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Wempy menilai pada kenyataanya masih begitu banyak anggaran yang belum terpakai. Inilah yang membuat Jokowi marah sebab para Menteri dianggap tidak maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya. Padahal negara dalam situasi yang membutuhkan penanganan yang tidak normal.

"Para Menteri kabinet juga dianggap lamban dan tidak responsif," ujar Direktur Indo Polling Network itu.

Lebih jauh, Wempy juga melihat saat ini adalah momentum bagi Jokowi untuk bersih-bersih kabinet. Siapa yang tidak perform harus dipertimbangkan untuk diganti. Apalagi, kata dia, Jokowi tidak ada beban elektoral jadi memang momentum yang tepat untuk menempatkan kalangan profesional dengan rekam jejak yang bagus.

"Saya kira pidato presiden ini sangat kuat pesannya yakni utamakan keselamatan warga daripada birokratisasi. Mestinya pesan ini segera ditangkap dengan cepat oleh para Menteri lalu segera melakukan eksekusi," tutup Wempy.

Mulai pada

Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit yang dirilis Minggu (28/6) kemarin, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.

Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extra ordinary” karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah “extra ordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi pula. (Knu)

Baca Juga:

Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari

#Basuki Tjahaja Purnama #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Penurunan tingkat kepuasan tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja kabinet.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Indonesia
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Menko PMK Pratikno membantah rumor mundur dari Kabinet Merah Putih karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Isu reshuffle kabinet kembali menguat jelang HUT RI ke-81. Komisi II DPR mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Fokus pemerintah hanya mengisi jabatan kosong di Kabinet seperti Wamenimipas dan Wamentan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Bagikan