Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 29 Juni 2020
Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi

Presiden Jokowi ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mereshuffle menterinya bukan pepesan kosong belaka. Beberapa menteri yang posisi terancam adalah mereka yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19.

"Seperti menteri di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja, hukum dan ham dan menteri tim ekonomi," kata Ujang kepada Merahputih.com, di Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga:

Ini Kata Mahfud MD Soal Isu Reshuffle Kabinet

Menurut Ujang, menteri yang ada dalam daftarnya itu kinerja mereka terlihat tak maksimal. Buktinya, lanjut dia, masih ada lonjakan kasus COVID-19, tak maksimalnya penanganan kesehatan, angka pengangguran yang melonjak terus, karut marut penanganan hukum hingga pertumbuhan ekonomi merosot.

"Karena menteri-menterinya kinerjanya memble. Tak bisa mengimplementasikan kebijakan Jokowi di lapangan. Akhirnya kebijakan para menteri bertabrakan dan acak-acakan," tutur Direktur Indonesia Political Review itu.

Ujang Komarudin nilai Anies manfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan politiknya
Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Melihat fenomena itu, Ujang tak kaget jika Jokowi mengancam akan mengganti sebagian menterinya. Apalagi, kata dia, selama ini kinerja menteri-menteri Jokowi itu memang dapat terukur secara jelas.

"Jika kinerjanya tak perform, wajar jika Jokowi marah. Tak ada asap, jika tak ada api. Tak akan ada marah, jika tak ada masalah," ujar dia.

Baca Juga:

PR dan Tugas Berat yang Mesti Dibereskan Menkes Terawan

Ujang mencontohkan kinerja Menteri Sosial Juliari Batubara misalnya, yang belum mampu membenahi permasalahan bantuan sosial, bahkan sempat memicu polemik di level daerah.

"Kacau dan acak-acakan. Datanya tak bagus. Ada yang berhak tak dapat bansos, tapi yang tak berhak dapat. Ada pemotongan bansos oleh oknum, dan juga ada bansos yang digunakan kepala daerah untuk kampanye," papar dia.

"Agar menteri tak direshuffle. Mereka harus tancap gas. Gaspol melakukan kerja terbaik. Akan kelihatan kok mana menteri yang bekerja baik dan mana menteri yang berkinerja jeblok," tutup pengajar Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam. Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6) kemarin.

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini. Padahal, Presiden sudah meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjalaskan langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ungkap Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Tak Sentuh Daerah, Reshuffle Kabinet akan Sia-Sia

#Jokowi #Reshuffle Kabinet
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat di PN Surakarta terkait dugaan ijazah UGM. Gugatan diajukan alumnus Kehutanan UGM.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Bagikan