Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mereshuffle menterinya bukan pepesan kosong belaka. Beberapa menteri yang posisi terancam adalah mereka yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19.
"Seperti menteri di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja, hukum dan ham dan menteri tim ekonomi," kata Ujang kepada Merahputih.com, di Jakarta, Senin (29/6).
Baca Juga:
Menurut Ujang, menteri yang ada dalam daftarnya itu kinerja mereka terlihat tak maksimal. Buktinya, lanjut dia, masih ada lonjakan kasus COVID-19, tak maksimalnya penanganan kesehatan, angka pengangguran yang melonjak terus, karut marut penanganan hukum hingga pertumbuhan ekonomi merosot.
"Karena menteri-menterinya kinerjanya memble. Tak bisa mengimplementasikan kebijakan Jokowi di lapangan. Akhirnya kebijakan para menteri bertabrakan dan acak-acakan," tutur Direktur Indonesia Political Review itu.
Melihat fenomena itu, Ujang tak kaget jika Jokowi mengancam akan mengganti sebagian menterinya. Apalagi, kata dia, selama ini kinerja menteri-menteri Jokowi itu memang dapat terukur secara jelas.
"Jika kinerjanya tak perform, wajar jika Jokowi marah. Tak ada asap, jika tak ada api. Tak akan ada marah, jika tak ada masalah," ujar dia.
Baca Juga:
Ujang mencontohkan kinerja Menteri Sosial Juliari Batubara misalnya, yang belum mampu membenahi permasalahan bantuan sosial, bahkan sempat memicu polemik di level daerah.
"Kacau dan acak-acakan. Datanya tak bagus. Ada yang berhak tak dapat bansos, tapi yang tak berhak dapat. Ada pemotongan bansos oleh oknum, dan juga ada bansos yang digunakan kepala daerah untuk kampanye," papar dia.
"Agar menteri tak direshuffle. Mereka harus tancap gas. Gaspol melakukan kerja terbaik. Akan kelihatan kok mana menteri yang bekerja baik dan mana menteri yang berkinerja jeblok," tutup pengajar Universitas Al-Azhar Indonesia itu.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam. Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6) kemarin.
Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini. Padahal, Presiden sudah meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjalaskan langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ungkap Jokowi. (Knu)
Baca Juga:
