Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 29 Juni 2020
Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi

Presiden Jokowi ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mereshuffle menterinya bukan pepesan kosong belaka. Beberapa menteri yang posisi terancam adalah mereka yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19.

"Seperti menteri di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja, hukum dan ham dan menteri tim ekonomi," kata Ujang kepada Merahputih.com, di Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga:

Ini Kata Mahfud MD Soal Isu Reshuffle Kabinet

Menurut Ujang, menteri yang ada dalam daftarnya itu kinerja mereka terlihat tak maksimal. Buktinya, lanjut dia, masih ada lonjakan kasus COVID-19, tak maksimalnya penanganan kesehatan, angka pengangguran yang melonjak terus, karut marut penanganan hukum hingga pertumbuhan ekonomi merosot.

"Karena menteri-menterinya kinerjanya memble. Tak bisa mengimplementasikan kebijakan Jokowi di lapangan. Akhirnya kebijakan para menteri bertabrakan dan acak-acakan," tutur Direktur Indonesia Political Review itu.

Ujang Komarudin nilai Anies manfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan politiknya
Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Melihat fenomena itu, Ujang tak kaget jika Jokowi mengancam akan mengganti sebagian menterinya. Apalagi, kata dia, selama ini kinerja menteri-menteri Jokowi itu memang dapat terukur secara jelas.

"Jika kinerjanya tak perform, wajar jika Jokowi marah. Tak ada asap, jika tak ada api. Tak akan ada marah, jika tak ada masalah," ujar dia.

Baca Juga:

PR dan Tugas Berat yang Mesti Dibereskan Menkes Terawan

Ujang mencontohkan kinerja Menteri Sosial Juliari Batubara misalnya, yang belum mampu membenahi permasalahan bantuan sosial, bahkan sempat memicu polemik di level daerah.

"Kacau dan acak-acakan. Datanya tak bagus. Ada yang berhak tak dapat bansos, tapi yang tak berhak dapat. Ada pemotongan bansos oleh oknum, dan juga ada bansos yang digunakan kepala daerah untuk kampanye," papar dia.

"Agar menteri tak direshuffle. Mereka harus tancap gas. Gaspol melakukan kerja terbaik. Akan kelihatan kok mana menteri yang bekerja baik dan mana menteri yang berkinerja jeblok," tutup pengajar Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam. Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6) kemarin.

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini. Padahal, Presiden sudah meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjalaskan langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ungkap Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Tak Sentuh Daerah, Reshuffle Kabinet akan Sia-Sia

#Jokowi #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Jika persidangan mengharuskan datang, Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli miliknya.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Indonesia
Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Pelapor merupakan warga Solo, yakni Budi Kuswanto dan Tri Sapto warga Solo menyerahkan laporan ke Kantor Kejari Solo didampingi kuasa hukumnya, Jumat (3/7).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
 Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Presiden Prabowo memanggil Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya di Istana Negara. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Indonesia
Sidang Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi Boleh Live, Netizen Siap-Siap Kuota
Media boleh menyiarkan langsung agenda pembacaan surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, tuntutan, pledoi, hingga putusan akhir
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Juli 2026
Sidang Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi Boleh Live, Netizen Siap-Siap Kuota
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
Jokowi Tiba di Lampung, ‘Turun Gunung’ Panaskan Mesin Politik PSI untuk Pemilu 2029
Ia dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan di daerah lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Jokowi Tiba di Lampung, ‘Turun Gunung’ Panaskan Mesin Politik PSI untuk Pemilu 2029
Bagikan