Jokowi Akui Indonesia Obesitas Regulasi Sehingga Sulit Maju

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Indonesia mengalami obesitas regulasi yang ribet dan menyusahkan. Akibatnya, pemerintah kesulitan bertindak cepat dalam merespons perubahan an kemajuan dunia.

"Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi, membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri, terjebak dalam kompleksitas," kata Presiden Joko Widodo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (28/1).

Baca Juga:

Jokowi Minta Beking MK

Jokowi mencatat terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah hingga saat ini. Ada PP (Peraturan Pemerintah), perpres (peraturan presiden), permen (peraturan menteri), perdirjen (peraturan direktur jenderal), sampai perda (peraturan daerah.

"Ini harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespon perubahan dunia yang begitu cepatnya," ungkap Presiden.

Baca Juga:

UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham

Presiden menambahkan saat ini unsur-unsur pemerintah yang membuat membuat peraturan turunan juga masih terlalu banyak. Bahkan, pemicu tumpang tindih peraturan dalam pelaksanaannya.

"Peraturan yang tidak konsisten, yang terlalu 'rigid' dan mengekang ruang gerak kita sendiri, yang justru menghambat kecepatan kita dalam melangkah, mempersulit kita memenangkan kompetisi yang ada," kritik Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan tantangan dan peluang bangsa ke depan yakni dunia mengalami perubahan yang sangat cepat, serta tantangan semakin kompleks juga persaingan pun makin ketat. Untuk itu, Presiden mengusulkan agar membangun cara-cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien.

“Langkah kita juga harus lebih cepat dan lebih dinamis. Kita harus melakukan penyederhanaan. Kita wajib memangkas kerumitan-kerumitan agar kita menjadi bangsa yang memiliki daya saing, memiliki kompetitif di tingkat dunia,” tutup mantan Wali Kota Solo itu. (Knu)

Baca Juga

DPR Janji Kawal Omnibus Law Agar Tak Rugikan Tenaga Kerja