Jokowi akan Evaluasi Penempatan Perwira TNI di Jabatan Sipil

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah diterpa polemik usai menetapkan Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap.

KPK disebut telah menyalahi prosedur dalam penanganan kasus tersebut. Pasalnya, anggota TNI yang diduga terjerat masalah hukum seharusnya diproses oleh Mabes TNI sesuai prosedur kemiliteran.

Baca Juga

KPK Dapat Serangan Teror Bertubi-tubi, Buntut OTT Pejabat Basarnas?

Menanggapi polemik yang tengah hangat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi menyeluruh soal penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil.

"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (31/7).

Kepala Negara juga berkomentar tentang permasalahan TNI dan KPK dalam kasus Kabasarnas. Ia menilai hal itu hanya sebatas permasalahan koordinasi antara KPK dan TNI.

Baca Juga

Jokowi Tanggapi Polemik soal Penetapan Kabasarnas jadi Tersangka Suap

Menurut Jokowi, masing-masing aparat penegak hukum selayaknya melakukan koordinasi agar tidak timbul permasalahan dalam proses penegakan hukum.

"Masalah koordinasi ya. masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Sudah kalau itu dilakukan, rampun,” ujarnya.

Diketahui KPK pada Rabu (26/7) telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.

Ada satu tersangka lain yang juga perwira TNI aktif yaitu Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Sedangkan dari pihak sipil tersangkanya adalah Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7) di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi. (Pon)

Baca Juga

OTT Basarnas Jadi Polemik, Mabes TNI Enggan Larut dalam Kontroversi