Jelang Pilpres, PKB Tegaskan Kader Tidak Membelot

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 13 Februari 2019
Jelang Pilpres, PKB Tegaskan Kader Tidak Membelot

Cak Imin (tengah) saat pidato politik pada Rakornas LPP DPP PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (29/4). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi Sofyan Ali mengingatkan kader partainya di daerah ini untuk tidak membelot dari komitmen partai yang mengusung pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 nanti.

"Bila PKB itu tidak diragukan lagi soal komitmen kader di bawah untuk mendukung calon presiden 01, yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Sofyan di Sarolangun, Rabu (13/2).

Ia mengatakan terkait dinamika politik yang terjadi di daerah, adanya perpindahan kader, baik yang masuk ke PKB maupun yang keluar.

Menurutnya, intinya yang sudah bergabung tetap diwajibkan untuk menjalankan posisi partai dalam pilpres.

"Harus sejalan dengan partai, kalau tidak, ada sanksinya dari partai kalau ketahuan membelot. Apalagi kalau bermain dengan pihak lain itu sangat tidak dibenarkan," katanya.

Ia menyatakan, sehubungan dengan pilpres dan pileg yang berjalan serentak, jika kader tidak sejalan sanksi yang akan diberikan partai salah satunya adalah PAW dan diberhentikan dari partai sebagai kader.

"Kalau memang itu nantinya terbukti akan di-PAW dari partai, apalagi mensosialisasikan orang yang bukan didukung oleh partai," ujarnya.

"Intinya untuk pilpres, PKB berkomitmen memenangkan pasangan yang diusung partai. Sudah diinstruksikan kepada seluruh kader di daerah yang ada dalam wilayah Provinsi Jambi, jangan ada yang membelot dari ketentuan partai," katanya.

Ketua DPC PKB Sarolangun M Fadlan Arafiqi mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen dengan apa yang dijalankan oleh DPW, apa pun ketentuannya itulah yang akan dijalankannya di Sarolangun.

"Kalau menekankan lebih jauh kita tidak berani, tapi apa pun ketentuan yang ingin dijalankan oleh DPW, kami di Sarolangun siap menjalankannya," katanya.

#Pilpres 2019 #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan