Jawaban PKS Diisukan Usung Anak Jokowi di Pilwalkot Solo

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 26 November 2019
Jawaban PKS Diisukan Usung Anak Jokowi di Pilwalkot Solo

Gibran Rakabuming (kanan) dalam sebuah acara di Solo (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka menegaskan keinginannya maju di Pemilihan Wali Kota Solo lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman angkat bicara soal kemungkinan Partai Dakwah turut mengusung Gibran. Sohibul meminta publik tak berandai-andai.

Baca Juga:

Eks Duet Jokowi Ingatkan PDIP Bisa Selesai Kalau DPP Loloskan Gibran

“Jangan berandai-andai, kita tunggu aja. Politik tidak boleh berandai-andai‎,” kata Sohibul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Gibran Rakabuming ungkap pertengahan November Selvi akan melahirkan adik Jan Ethes
Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kelahiran anak keduanya, Selasa (12/11). (MP/Ismail)

Sohibul mengatakan, DPC PKS Solo akan menyerahkan dua nama calon yang bakal diusung di Pilwakot Solo. Kemudian kedua nama yang diajukan tersebut akan diputuskan oleh DPP PKS.

“Dari bawah itu ada syarat, mengusulkan ke DPP itu minimal dua kandidat. Nah, nanti DPP yang akan memilih di antara dua itu. Kan belum tentu siapanya‎,” ujarnya.

Menurut Sohibul sampai saat ini DPP PKS belum menerima rekomendasi dari DPC PKS Solo tentang siapa yang bakal diusung di Pilwakot Solo. Meski demikian, ia menegaskan PKS siap berkoalisi dengan siapapun di Pilkada serentak 2020.

Baca Juga:

Gibran Tiru Jokowi Blusukan ke Warga, Cawali PDIP Purnomo: Saya Setiap Hari Blusukan

Sebelumnya, Gibran menyatakan kesediaan maju sebagai calon Wali Kota Solo dalam Pilkada Serentak 2020. Bahkan Gibran mendaftar masuk menjadi kader PDIP dan sempat sowan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan nasib pencalonan Gibran ada di tangan Megawati. Ia menjelaskan PDIP punya mekanisme penjaringan dalam pencalonan kepala daerah yang dimulai dari survei kandidat hingga pemetaan politik. (Pon)

#Gibran Rakabuming #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Berita Foto
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Benarkah Presiden Prabowo tolak Gibran mundur dari jabatan Wapres? Temukan klarifikasi Istana, alasan pengunduran diri, hingga nasib keabsahan ijazah Gibran di PTUN di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Bagikan