Jawaban Anies Dikritik Ketua Komisi D Soal Prioritas Trotoar Ketimbang Waduk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 November 2019
Jawaban Anies Dikritik Ketua Komisi D Soal Prioritas Trotoar Ketimbang Waduk

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi kritikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yang menilai Pemprov DKI lebih memprioritaskan revitalisasi trotoar ketimbang mengeruk waduk dalam penanganan banjir di Jakarta.

Anies menegaskan, pihaknya sama-sama memprioritaskan pengerukan waduk sebagai penanggulangan banjir dan pembangunan trotoar di Ibu Kota.

Baca Juga:

Pahlawan Menurut Gubernur Anies Baswedan

"Bahkan tadi pagi secara khusus kita tunjukkan apa yang kita kerjakan di Waduk Pluit misalnya. Jadi pengerukan-pengerukan jalan terus di waduk-waduk kita," kata Anies di Balai Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Pemprov sudah berupaya mengeruk lumpur di waduk dan sungai agar banjir yang rutin menghantui Jakarta saat musim penghujan tidak terjadi.

"Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya. Insyaallah kita aman," papar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)

Orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini tak menampik banjir masih akan terjadi meskipun pihaknya melakukan pengerukan waduk dan sungai.

"Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kami lakukan adalah ikhtiar manusianya. Insya Allah kita aman," jelas Anies.

Sebelumnya, ketua komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengkritik Dinas Bina Marga DKI dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran -Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) karena mengajukan dana sebesar Rp 1,2 triliun pada 2020 untuk melakukan pembangunan trotoar sebanyak 103 kilometer.

Baca Juga:

Ketua Komisi D Kritik Anies yang Fokus ke Trotoar Ketimbang Perbaiki Waduk

Menurut Ida, harusnya Pemprov DKI memprioritaskan perbaikan waduk-waduk dan aliran sungai yang ada di Ibu Kota agar dapat menampung debut air saat hujan sehingga meminimalisir potensi banjir.

"Kok justru program prioritas dia trotoar? Sebentar lagi yang rawan banjir nih, kenapa tidak konsentrasi bahwa waduk itu yang harus diperbaiki?," kata Ida Mahmudah di ruang komisi D. (Asp)

#Anies Baswedan #Bulan Tertib Trotoar #Waduk #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Tak Ada Warga Mengeluh Kekeringan, Pemkot Jaktim Beruntung Punya Waduk Hingga Embung
Keberadaan waduk dan embung di Jakarta Timur dangat membantu menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Tak Ada Warga Mengeluh Kekeringan, Pemkot Jaktim Beruntung Punya Waduk Hingga Embung
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan