Jawaban Anies Dikritik Ketua Komisi D Soal Prioritas Trotoar Ketimbang Waduk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 November 2019
Jawaban Anies Dikritik Ketua Komisi D Soal Prioritas Trotoar Ketimbang Waduk

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi kritikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yang menilai Pemprov DKI lebih memprioritaskan revitalisasi trotoar ketimbang mengeruk waduk dalam penanganan banjir di Jakarta.

Anies menegaskan, pihaknya sama-sama memprioritaskan pengerukan waduk sebagai penanggulangan banjir dan pembangunan trotoar di Ibu Kota.

Baca Juga:

Pahlawan Menurut Gubernur Anies Baswedan

"Bahkan tadi pagi secara khusus kita tunjukkan apa yang kita kerjakan di Waduk Pluit misalnya. Jadi pengerukan-pengerukan jalan terus di waduk-waduk kita," kata Anies di Balai Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Pemprov sudah berupaya mengeruk lumpur di waduk dan sungai agar banjir yang rutin menghantui Jakarta saat musim penghujan tidak terjadi.

"Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya. Insyaallah kita aman," papar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)

Orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini tak menampik banjir masih akan terjadi meskipun pihaknya melakukan pengerukan waduk dan sungai.

"Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kami lakukan adalah ikhtiar manusianya. Insya Allah kita aman," jelas Anies.

Sebelumnya, ketua komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengkritik Dinas Bina Marga DKI dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran -Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) karena mengajukan dana sebesar Rp 1,2 triliun pada 2020 untuk melakukan pembangunan trotoar sebanyak 103 kilometer.

Baca Juga:

Ketua Komisi D Kritik Anies yang Fokus ke Trotoar Ketimbang Perbaiki Waduk

Menurut Ida, harusnya Pemprov DKI memprioritaskan perbaikan waduk-waduk dan aliran sungai yang ada di Ibu Kota agar dapat menampung debut air saat hujan sehingga meminimalisir potensi banjir.

"Kok justru program prioritas dia trotoar? Sebentar lagi yang rawan banjir nih, kenapa tidak konsentrasi bahwa waduk itu yang harus diperbaiki?," kata Ida Mahmudah di ruang komisi D. (Asp)

#Anies Baswedan #Bulan Tertib Trotoar #Waduk #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan