Jawaban Anies Dikritik Ketua Komisi D Soal Prioritas Trotoar Ketimbang Waduk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 November 2019
Jawaban Anies Dikritik Ketua Komisi D Soal Prioritas Trotoar Ketimbang Waduk

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi kritikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yang menilai Pemprov DKI lebih memprioritaskan revitalisasi trotoar ketimbang mengeruk waduk dalam penanganan banjir di Jakarta.

Anies menegaskan, pihaknya sama-sama memprioritaskan pengerukan waduk sebagai penanggulangan banjir dan pembangunan trotoar di Ibu Kota.

Baca Juga:

Pahlawan Menurut Gubernur Anies Baswedan

"Bahkan tadi pagi secara khusus kita tunjukkan apa yang kita kerjakan di Waduk Pluit misalnya. Jadi pengerukan-pengerukan jalan terus di waduk-waduk kita," kata Anies di Balai Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Pemprov sudah berupaya mengeruk lumpur di waduk dan sungai agar banjir yang rutin menghantui Jakarta saat musim penghujan tidak terjadi.

"Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya. Insyaallah kita aman," papar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)

Orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini tak menampik banjir masih akan terjadi meskipun pihaknya melakukan pengerukan waduk dan sungai.

"Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kami lakukan adalah ikhtiar manusianya. Insya Allah kita aman," jelas Anies.

Sebelumnya, ketua komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengkritik Dinas Bina Marga DKI dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran -Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) karena mengajukan dana sebesar Rp 1,2 triliun pada 2020 untuk melakukan pembangunan trotoar sebanyak 103 kilometer.

Baca Juga:

Ketua Komisi D Kritik Anies yang Fokus ke Trotoar Ketimbang Perbaiki Waduk

Menurut Ida, harusnya Pemprov DKI memprioritaskan perbaikan waduk-waduk dan aliran sungai yang ada di Ibu Kota agar dapat menampung debut air saat hujan sehingga meminimalisir potensi banjir.

"Kok justru program prioritas dia trotoar? Sebentar lagi yang rawan banjir nih, kenapa tidak konsentrasi bahwa waduk itu yang harus diperbaiki?," kata Ida Mahmudah di ruang komisi D. (Asp)

#Anies Baswedan #Bulan Tertib Trotoar #Waduk #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Bagikan