Pilpres 2019

Prabowo-Sandi Perlu Bangun Industri Mobil Nasional yang Bukan Abal-Abal Seperti Esemka

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 23 Januari 2019
Prabowo-Sandi Perlu Bangun Industri Mobil Nasional yang Bukan Abal-Abal Seperti Esemka

Said Didu (kiri) dalam diskusi publik di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat industri nasional, Said Didu mendorong capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mewujudkan industri mobil nasional bila mendapatkan mandat dari rakyat pada pemilihan presiden bulan April.

Berkaca pada pengalaman pilpres 2014, Said berpesan agar industri mobil nasional yang dibangun Prabowo-Sandi tidak abal-abal dan bukan demi kepentingan pencitraan semata.

"Bila Prabowo-Sandi menang, mobil nasional perlu difikirkan. Karena permintaan kita besar, pasar kita besar, sumber daya alam, sumber daya manusianya kita ada," kata Said dalam diskusi Indonesia Pasca Jokowi 'Mewujudkan Mobil Nasional, Bukan Pencitraan Seperti Esemka' di Media Center, Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (23/1).

Mantan Sekjen Kementerian BUMN ini menuturkan, ada perbedaan mendasar dalam anatomi bisnis mobil di masa lalu dan masa kini. Di masa lalu, pengembangan mobil nasional terkendala pada penguasaan komponen rancang bangun dari hulu hingga hilir.

esemka
Jejeran mobil pickup yang diproduksi Pabrik Mobil Esemka. (MP/WIN)

Kini, anatomi industri mobil sudah mengarah pada industri pesawat terbang di mana seluruh komponennya bisa diproduksi di seluruh dunia. "Tinggal kebijakannya adalah kita bikin desain sedemikian rupa sehingga bisa produksi di Indonesia. Kriterianya kita memiliki desain, nama merek dan sebagian komponennya diproduksi di Indonesia. Tidak seperti mobil Esemka yang komponennya dari luar semua," ucap Said.

Dalam kesempatan yang sama, Said bercerita bahwa dirinya pernah diajak seorang kolega untuk mempromosikan mobil Esemka. Kejadian itu terjadi pada medio 2012 lalu. Namun demikian, Said menolak lantaran dirinya mencium aroma tidak sedap dari proyek ambisius mobil Esemka.

"Pada 2012 saya dibujuk beberapa orang untuk mengendorse. Karena yang pencitraan bukan hanya Pak Jokowi, tapi banyak orang. Dan saya katakan itu bohong. Sebagai pengusaha mebel, mungkin saat itu Pak Jokowi beranggapan bahwa membuat mobil sama saja dengan merakit mobil. Saya katakan berbeda," kata Said.

Sementara itu, pakar otomotif dan praktisi industri mobil Mochtar Niode mengatakan, industri mobil nasional harus diarahkan kepada produksi mobil listrik. "Kita memiliki seluruh bahan baku untuk produksi mobil listrik. Kita bisa open desain untuk menentukan jenis mobil apa yang cocok untuk Indonesia," kata Mochtar. (Pon)

#Prabowo Subianto #Pilpres 2019 #Esemka #Said Didu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Bagikan