Janji PKS Hapus Pajak Kendaraan Cuma Omong Kosong

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 26 November 2018
Janji PKS Hapus Pajak Kendaraan Cuma Omong Kosong

ilustrasi pajak (pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso menyebut janji PKS yang ingin menghapus pajak kendaraan bermotor bila menang pada Pemilu 2019 hanya sekedar janji.

"Parpol jangan memberikan janji politik kosong," ujar Santoso saat dihubungi, Senin (26/11).

Menurut dia, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) paling besar di Indonesia saat ini. Adapun PAD di DKI Jakarta dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.

"Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,6 triliun," jelasnya.

Tak hanya itu penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta mencapai Rp1,022 triliun. Karenanya menurut fraksi Demokrat DPRD DKI ini, janji PKS tak masuk akal. Sebab bila penghapusan pajak ini biasa dilakukan maka Pemprov DKI berpotensi kehilangan PAD lebih Rp10 triliun.

Ilustrasi. (ist)

"Mana bisa pakai kendaraan enggak bayar pajak. Saya kira partai politik harus etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin," jelasnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan PKS berjanji akan menghapus pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup jika menang pada Pemilu 2019 mendatang.

Adapun penghapusan pajak sepeda motor yang dimaksud adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB).

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan melambung, PKS akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) itu,"kata di Jakarta, Kamis (22/11) lalu. (Asp)

#Pajak #Pajak Kendaraan Bermotor #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Indonesia
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Indonesia
Andalkan IT Tekan Pelanggaran Pajak, Menkeu Tuntut Pembenahan Coretax Beres Pekan Ini
Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Andalkan IT Tekan Pelanggaran Pajak, Menkeu Tuntut Pembenahan Coretax Beres Pekan Ini
Indonesia
14 Juta Wajib Pajak Dibidik Buat Segera Aktivasi Akun Coretax
Hingga sejauh ini, tercatat baru 2,5 juta wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax, sebanyak 2 juta wajib pajak merupakan kelompok orang pribadi dan 500 wajib pajak badan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
14 Juta Wajib Pajak Dibidik Buat Segera Aktivasi Akun Coretax
Indonesia
DJP Gelar Pekan Sita, Kanwil Jateng Sita 38 Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 3,2 Miliar
Tindakan penyitaan pada pekan sita ini sudah inkracht berketetapan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
DJP Gelar Pekan Sita, Kanwil Jateng Sita 38 Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 3,2 Miliar
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menkeu Optimalkan Penerimaan Pajak dan Devisa Hasil Ekspor
Selain mengenai optimalisasi DHE, Presiden Prabowo juga membahas penerimaan pajak yang diharapkan meningkat di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Prabowo Perintahkan Menkeu Optimalkan Penerimaan Pajak dan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Dipastikan Batal, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Kemenkeu
Alih-alih membentuk lembaga baru, pemerintah akan melakukan pembenahan serta memperkuat reformasi di sektor penerimaan negara agar lebih efisien dan efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Dipastikan Batal, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Kemenkeu
Indonesia
26 Pegawai DJP Dipecat, DPR Tegaskan Pajak Bukan untuk Memperkaya Penjahat
Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
26 Pegawai DJP Dipecat, DPR Tegaskan Pajak Bukan untuk Memperkaya Penjahat
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Bagikan