Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso menyebut janji PKS yang ingin menghapus pajak kendaraan bermotor bila menang pada Pemilu 2019 hanya sekedar janji.
"Parpol jangan memberikan janji politik kosong," ujar Santoso saat dihubungi, Senin (26/11).
Menurut dia, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) paling besar di Indonesia saat ini. Adapun PAD di DKI Jakarta dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.
"Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,6 triliun," jelasnya.
Tak hanya itu penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta mencapai Rp1,022 triliun. Karenanya menurut fraksi Demokrat DPRD DKI ini, janji PKS tak masuk akal. Sebab bila penghapusan pajak ini biasa dilakukan maka Pemprov DKI berpotensi kehilangan PAD lebih Rp10 triliun.
"Mana bisa pakai kendaraan enggak bayar pajak. Saya kira partai politik harus etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin," jelasnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan PKS berjanji akan menghapus pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup jika menang pada Pemilu 2019 mendatang.
Adapun penghapusan pajak sepeda motor yang dimaksud adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB).
"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan melambung, PKS akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) itu,"kata di Jakarta, Kamis (22/11) lalu. (Asp)
