Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Penerimaan pajak pada APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun, kemudian dikoreksi menjadi Rp 2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target. Realisasi per September dilaporkan sebesar Rp 1.295,3 triliun atau setara 62,4 persen dari proyeksi.
Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mulanya ditargetkan sebesar Rp 301,6 triliun, lalu proyeksinya ditingkatkan menjadi Rp 310,4 triliun atau setara 102,9 persen dari target. Per September, serapannya telah mencapai Rp 221,3 triliun atau 71,3 persen dari proyeksi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah yang ia ambil dalam mengejar target penerimaan pajak pada sisa akhir tahun ini bakal menggunakan pendekatan yang profesional, bukan seperti gaya preman.
Secara garis besar, kata Purbaya, strategi Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyerapan pajak menggunakan pendekatan manajemen mikro (micro management) dengan melihat potensi-potensi yang belum terjamah.
Baca juga:
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
“Kalau ada potensi bocor sana-sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedor rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu. Kami akan buat penagihan lebih profesional,” kata Purbaya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis malam.
Strategi manajemen mikro sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10) malam.
Bimo mengatakan manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.
“Upayanya kita mulai micro management untuk collection. Jadi, kami pantau betul semua wajib pajak. Kami data dari semua kantor wilayah (kanwil), potensi yang paling besar siapa, dan kira-kira kepatuhannya seperti apa. Kemudian, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimal,” ujar Bimo.
