Jangan Saling Menyalahkan, Pimpinan DPRD: Penerimaan Pajak DKI Turun

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan wabah virus corona berdampak pada menurun penerimaan pajak daerah DKI.

Untuk itu, Zita meminta kepada pemerintah untuk tidak saling menyalangkan di kondisi COVID-19 ini. Saat ini lanjutnya yang dibutuhkan adalah gotong royong melawan corona.

Baca Juga:

Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai

"Penerimaan pajak DKI Jakarta turun semua. Perlu perhitungan yang tepat dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kami ingin melihat ini di luar kacamata politik, agar kita tidak saling menyalahkan," kata Zita di Jakarta, Jumat (8/5).

Zita melanjutkan dengan kewenangan yang ada, pemerintah pusat dinilai punya instrumen lebih banyak untuk mendatangkan pemasukan atau uang jika dibandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta.

Semestinya, kata dia, dana penyelesaian wabah COVID-19 bisa lebih dari 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) akibat pandemi COVID-19, pasalnya di negara lain ada sebesar 10-20 persen.

"Kami berharap ada penjelasannya. Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," ungkapnya.

"Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," tuturnya.

Baca Juga:

Krisis Dana Bansos DKI, Pimpinan DPRD: Penyataan Sri Mulyani Kental Aroma Politik

Lebih lanjut, menurut Zita, dengan kondisi seperti ini Pemda DKI harus mencari solusi pendanaan untuk menangani corona berserta dampaknya.

"Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pojokkan Anies, Menkeu Sri Mulyani Ditagih DPRD DKI Lunasi Hutang DBH