Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut Pemprov DKI tak memiliki anggaran bansos untuk warga DKI dan anggaran bansos sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, disaat kondisi seperti ini pemerintah pusat maupun daerah, dan masyarakat bersama-sama melawan COVID-19 ini, hingga wabah tersebut cepat selesai.
Baca Juga:
Alihkan Bansos ke Pemerintah Pusat, PSI: Anies Jangan Lari Dari Tanggung Jawab
"Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis," kata Zita kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (7/5).
Zita juga menilai, bahwa Gubernur Anies sudah bekerja dengan sekuat tenaga melawan penyakit mematikan ini di ibu kota dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jakarta pun menjadi kota pertama yang melakukan pendistribusian bantuan sosial berupa sembako kepada warga DKI.
PSBB ini juga, kata Zita, membuat pendapat daerah DKI menurun lantaran banyak perusahaan yang ditutup sementara karena penerapan PSBB.
"Pendapatan derah DKI menyusut sampai 53 persen tapi Pak Anies tetap saja fasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah ini," terang dia.
Politikus PAN ini meminta semua pihak untuk berhenti menyalahkan siapapu. Menurut dia, pada kondisi dan situasi saat ini masyarakat harus bersatu untuk musnakan virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu.
"DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Stop salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran bansos untuk warganya dan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang mendapat bantuan selama pandemi Corona.
Baca Juga:
Hemat Biaya Tagihan Listrik, Pemprov DKI Redupkan Lampu Jalan
Hal itu disampaikan Menkeu Sri pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/7) kemarin.
Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.(Asp)
Baca Juga:
DPRD Minta Pemprov DKI Tampung Data RT/RW Perbaiki Penyaluran Sembako
