Jangan 'Golkarkan' Demokrat, PDIP: Ibas Bisa Cari Guyonan Lain


Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berfoto bersama pengurus inti PDI Perjuangan pada Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali (Foto: Antara Foto)
MerahPutih Politik - Permintaan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat agar Presiden Joko Widodo tidak 'menggolkarkan' partai Demokrat dinilai tidak etis. Meskipun, itu sampaikan dalam bentuk candaan.
"Harus ada elegansi, apalagi tokoh besar anggota Parlemen, bisa cari guyonan lain," kata politisi PDIP Hamid Basyaib pada merahputih.com, di Jakarta, Sabtu (11/4). (Baca: PDIP: Hanya Allah SWT yang Tahu Megawati Lengser)
Hamid merasa hal itu merupakan tuduhan halus bahwa Presiden Joko Widodo ikut andil dalam pusara konflik partai Golkar. Meskipun hal itu dilakukan dalm bentuk candaan.
"Ini gaya orde baru, mereka enggak punya cara lain?. Kayak dulu, kalau ada masalah, ada intervensi pihak ketiga, udahlah kayak gitu distop," kata Hamid.
Menurut Hamid, konflik Golkar sepenuhnya berasal dari internal mereka sendiri. Karena hal tersebut hanya untuk mengalihkan isu saja. (Baca: Tak Jadi 'Headline' Koran, PDIP Salahkan Jokowi)
"Cari common enemy (musuh bersama), enggak perlu gitu," tandasnya. (mad)
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota

Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo

Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati

Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul

Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
