Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Teti Rohatiningsih, menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dalam pembangunan dan pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun hal ini mungkin memperpanjang waktu pengerjaan.

Ia berpandangan bahwa proses yang sesuai standar jauh lebih penting daripada kecepatan.

"Lebih baik terlambat daripada tidak sesuai SOP dalam pembuatan dapur MBG, karena kita melindungi masyarakat," tegas Teti dalam keterangannya, Selasa (7/10).

Menurut Teti, waktu pengerjaan 45 hari untuk membangun infrastruktur dapur MBG belum memadai untuk menjamin kepatuhan penuh terhadap standar yang ditetapkan. Ia mengusulkan agar waktu pengerjaan ke depan diperpanjang menjadi minimal dua bulan.

Usulan ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan semua aturan teknis.

"Dengan waktu 45 hari membuat infrastruktur sesuai SOP itu tidak mungkin. Ke depan mungkin bisa diberikan waktu dua bulan agar sesuai SOP," ucap Teti.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana, serta yayasan penerima manfaat, untuk menyelaraskan SOP dengan praktik di lapangan. Sinkronisasi ini mencakup pengaturan ketat waktu produksi dan distribusi makanan untuk siswa di berbagai jenjang pendidikan.

"Dapur yang sudah berjalan harus mengikuti MOU, mulai dari jam masak hingga waktu distribusi ke SD, SMP, dan SMA. Dengan begitu, manajemen waktu bisa diatur dengan baik agar tidak terjadi makanan basi dan sebagainya," tambahnya.

Terakhir, Teti mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) di setiap daerah untuk melaksanakan evaluasi rutin bulanan. Evaluasi ini difokuskan pada penerapan SOP baru, terutama yang berkaitan dengan aspek sanitasi, ketersediaan air, dan kebersihan dapur.
"Harus ada satgas di masing-masing daerah untuk evaluasi setiap bulan, terutama dengan SOP baru seperti sanitasi, air, dan lain-lain. Evaluasi ini penting agar penerapan standar di lapangan tetap terjaga," tutupnya.