Profil Partai Politik

Jalan Komando Putra Sulung SBY Menangkan Partai Demokrat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Januari 2023
Jalan Komando Putra Sulung SBY Menangkan Partai Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat melakukan retreat atau konsolidasi internal Partai Demokrat untuk pemilu 2024, di Museum dan Galeri SBY*ANI di Pacitan mulai Jumat (13/1) hingga Minggu (15/1).

Partai yang dibesut untuk mengantarkan SBY menjadi presiden selama 2 periode sebelum Jokowi ini, pernah menjadi pemenang pemilu dan dengan angka di bawah 10 persen bisa mengantarkan SBY menjadi presiden mengalahkan Megawati Soekarno Putri.

Baca Juga:

Partai Demokrat Bahas Pemilu 2024 dan Capres di Kampung Halaman SBY

Kini, Partai Demokrat menargetkan perolehan suara 15 persen secara nasional dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Setelah pada periode lalu mengalami penurunan drastis saat SBY diakhir jabatan dan kasus korupsi yang menerpa partai, yang mengantarkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum masuk bui.

"Secara nasional kami menetapkan target 15 persen suara nasional untuk pemilihan (Pemilu) legislatif. Sedangkan untuk pilpres tentu kami ingin menjadi pemenang dalam Pilpres 2024," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Target-target di Pemilu 2024 ini pula yang disebut putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai fokus pembahasan dalam "retreat" atau konsolidasi internal Partai Demokrat. Dalam konsolidasi tersebut, lanjut AHY, seluruh jajaran pengurus DPP dan DPD se-Indonesia menyusun strategi dan langkah-langkah konsolidasi lanjutan, yang dirasa perlu dan penting guna memenangi Pemilu 2024.

"Mendongkrak perolehan kursi legislatif di DPR RI, DPRD provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia," katanya.

Dalam retreat dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu, AHY menyampaikan pesan agar di tahun 2023 yang merupakan tahun politik ini, konsolidasi internal semakin solid dan persiapan seluruh calon (caleg) maupun kader selalu "mesin politik" partai semakin matang.

"Karena 2023 adalah tahun politik. Kita semua juga sudah melewati sejumlah tahapan pemilu, mudah-mudahan dengan persiapan yang semakin matang, konsolidasi yang semakin solid, dan tentunya strategi yang efektif bisa membawa Partai Demokrat kepada kesuksesan dan juga kemenangan di Pemilu 2024," ucap AHY.

AHY tidak menampik ambisi partai berlambang bintang mercy ke kancah pemerintahan ke depan. Ia pun membuka sejarah saat Demokrat sukses mengawal pemerintahan pada era SBY.

"Artinya itu ada harapan baik dari kader Demokrat maupun masyarakat. Ini harapan yang tentu tidak boleh tidak didengarkan," ujarnya.

Bukan hanya kemenangan di kursi DPR dan DPRD, Partai Demokrat tengah menyodorkan AHY, menjadi calon wakil presiden pada Anies Baswedan dan koalisi yang digagas NasDem dan PKS.

Partai yang mengambil tanggal deklarasi hari ulang tahun SBY ini, berhadap setelah menjadi oposisi dalam 10 tahun terakhir ini, bisa kembali ke kekuasaan eksekutif.

Jalan terjal Komando AHY dalam memimpin Demokrat juga bukan tanpa gangguan, gangguan datang dari KSP Moeldoko yang menggelar KLB dan menjadikannya Ketum Partai Demokrat, namun yang dilakukannya akhirnya tidak diakui Kemenkum HAM.

Selain itu, ada partai anyar PKN yang saat ini dikomandoi para mantan para kader Partai Demokrat terutama saat Anas Urbaningrum, menjadi Ketua Umum.

Dalam pemilihan nanti, Demokrat mendapatkan nomor urut 14 dari total 17 partai politik peserta Pemilu 2024. Hal itu tertuang dalam pengumuman KPU Nomor 18/PL.O1.1-Pu/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.


Partai yang berdiri usai SBY gagal dalam pemilihan calon wakil Presiden di sidang MPR tahun 2001 silam, membuka pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD untuk bertarung dalam Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024.

Partai ini mengusung kerinduan masyarakat pada saat 10 tahun penerintahan SBY dan figur sentralnya, termasuk Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Makin Mantap Bersama NasDem dan PKS di 2024

#Pemilu 2024 #Partai Politik #Telaah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan