Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga membuat proposal "Action Plan" untuk membantu Djoko Tjandra mengurus fatwa di Mahkamah Agung ( MA). Proposal tersebut sudah diserahkan kepada Djoko Tjandra melalui teman dekat Pinangki sekaligus mantan politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menuturkan, Djoko Tjandra bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar USD 1 juta untuk PSM untuk pengurusan kepentingan perkara tersebut.
"Akan diserahkan melalui pihak swasta yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari terdakwa PSM. Hal itu sesuai dengan proposal 'Action Plan' yang dibuat oleh terdakwa PSM dan diserahkan oleh Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra," sambungnya.
Baca Juga:
Diminta Komjak Tangani Kasus Jaksa Pinangki, Begini Respons Pimpinan KPK
Menurut Kejagung, kasus ini berawal dari pertemuan antara Pinangki, Andi Irfan, dan Anita Kolopaking, dengan Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019.
Selanjutnya, Djoko Tjandra memerintahkan adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (Alm) untuk memberikan uang kepada Terdakwa PSM melalui Andi Irfan Jaya di Jakarta sebesar UD 500 Ribu sebagai pembayaran DP 50 persen dari USD 1 Juta yang dijanjikan.
Kemudian, uang tersebut pun diberikan kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya di Jakarta. Anita Kolopaking pun turut kecipratan uang sebesar USD50 Ribu.
Atas perbuatan itu, maka Kejagung mempersangkakan Pinangki telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, yakni penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mengurus fatwa MA.
Namun, dalam perjalanannya rencana yang tertuang dalam proposal berjudul 'Action Plan' tersebut batal di tengah jalan lantaran tidak ada satupun rencana yang terlaksana.
Pembatalan itu dilakukan pada Desember 2019, dimana Djoko Tjandra memberikan catatan pada kolom notes dari Action Plan tersebut dengan tulisan tangan 'NO'. Padahal Djoko Tjandra telah memberikan DP.
Sisa uang sebesar USD450 Ribu yang ada di tangan Pinangki ditukarkan dalam valuta asing (valas) melalui supirnya, Sugiarto dan Beni Sastrawan. Uang itu pun digunakan terdakwa untuk membeli mobil BMW X5, membayar dokter kecantikan di Amerika, membayar sewa apartemen atau hotel di New York, Amerika, serta transaksi lain untuk kepentingan pribadinya. Serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan uang tunai.
"Sehingga atas perbuatan terdakwa Pinangki tersebut patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi," kata Hari.
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara dugaan penerimaan suap Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis (17/9). Terdakwa bakal didakwa dengan dua dakwaan berbeda.
Atas perbuatannya, Jaksa Pinangki dijerat Pasal 5 ayat 2 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Lalu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 88 KUHP.
Subsidair Pasal 15 Juncto Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 88 KUHP. (Knu)
Baca Juga:
Adik Jaksa Pinangki Terseret Kasus Sang Kakak
