Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Jaksa penutut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.
Jaksa menilai, politisi Partai Golkar itu merupakan pelaku utama dalam kasus suap dan gratifikasi terkait PLTU Riau-1.
"Permohonan pengajuan Justice Collaborator terdakwa tidak dapat dikabulkan," kata Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (6/2).
Jaksa mengatakan, meski Eni selama persidangan bersikap kooperatif, namun Eni dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus suap dan gratifikasi PLTU Riau-1. Sebab, Eni turut serta membantu pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo.
"Terdakwa selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 merupakan pelaku utama dalam perkara ini yaitu merupakan subjek hukum yang telah menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4,75 miliar dengan imbabalan agar terdakwa mebmantu johanes budisutrisno Kotjo mempercepat proses kesepakatan kerja sama proudly," bebernya.
Tak hanya itu, Jaksa juga meminta agar majelis hakim juga mencabut hak politik Eni selama lima tahun setelah menjalani pidana pokoknya. Pencabutan hak politik Eni selama lima tahun menurut Jaksa merupakan pidana tambahan.
"Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun," sambungnya.
Sebelumnya Jaksa KPK menuntut Eni Maulani Saragih delapan tahun penjara. Jaksa juga menuntut politisi Golkar ini membayar denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan.
Jaksa meyakini Eni Saragih bersalah karena menerima uang suap sebesar Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Selain itu, Eni juga diyakini telah menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha. (Pon)
