Jaksa Cabut Banding, Kuasa Hukum: Tak Ada Efeknya bagi Ahok

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 08 Juni 2017
Jaksa Cabut Banding, Kuasa Hukum: Tak Ada Efeknya bagi Ahok

Pengacara I Wayan Sudirta (kiri) saat mendampingi istri Ahok, Veronica Tan, menyampaikan pesat tertulis Ahok di Jakarta, Selasa (23/5). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pengacara terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, pencabutan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berefek bagi kliennya.

Sebab, selain itu hak jaksa yang tidak boleh diintervensi, hal itu juga sudah diatur dalam KUHP.

I Wayan Sidarta, salah satu pengacara Ahok menyayangkan Ahok mencabut banding, bukan pihak JPU yang menarik banding.

"Yang dipertanyakan itu, kenapa Pak Ahok menarik banding di tengah vonis yang bertentangan," kata Wayan di Jakarta, Kamis (7/6).

Dikarenakan sikap kenegarawanannya, Ahok bersedia mencabut banding, meskipun harus berjuang di dalam penjara.

"Seharusnya itu yang jadi pertanyaan besar, kalau jaksa ya itu hak mereka," tandasnya.

Sebelumnya, pada 6 Juni 2017, Kejaksaan Negeri Jakut resmi mencabut banding atas vonis majelis hakim Jakarta Utara terhadap terpidana penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun, jaksa tidak menjelaskan alasan persis pencabutan banding tersebut. (Fdi)

Baca juga berita lain terkait Ahok dalam artikel: Jaksa Cabut Banding, Kasus Ahok Inkracht

#Basuki Tjahaja Purnama #PN Jakarta Utara
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, menyinggung nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Namun, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Indonesia
Kembali Diperiksa Bareskrim, Ahok: Tambahan BAP
Ahok sendiri sebelumnya pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada Maret 2024.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
Kembali Diperiksa Bareskrim, Ahok: Tambahan BAP
Indonesia
Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Insentif Voucher Belanja untuk Peningkatan Pengguna Transportasi Umum
Pramono meyakini bahwa insentif semacam ini dapat menjadi strategi efektif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Mei 2025
Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Insentif Voucher Belanja untuk Peningkatan Pengguna Transportasi Umum
Indonesia
DPRD DKI Usul Pembentukan BUMD Parkir, Ahok: Harus Berbasis Digital dan Cashless agar Tercatat
Ahok menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan yang akurat demi menghindari kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
Frengky Aruan - Kamis, 22 Mei 2025
DPRD DKI Usul Pembentukan BUMD Parkir, Ahok: Harus Berbasis Digital dan Cashless agar Tercatat
Bagikan