Jaksa Agung Janji Bantu Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

MerahPutih.com - Menteri BUMN, Erick Thohir mengunjungi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero).

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin menuturkan, Kejagung siap membantu Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN.

Baca Juga

Erick Laporkan Krisis Keuangan Garuda Indonesia ke Kejagung

“Kami mendukung Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa (11/1).

Selain itu, Jaksa Burhanuddin memastikan penyelidikan dugaan korupsi tidak akan berakhir pada kasus yang melibatkan pengadaan Pesawat ATR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia (Persero).

“Kalau pengembangan, pasti. Insyaallah tidak akan berhenti di sini. Akan kita (Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN, red.) kembangkan sampai Garuda ini benar-benar bersih,” ucapnya.

Burhanuddin mengungkapkan bahwa dugaan korupsi pengadaan Pesawat ATR 72-600 terjadi pada masa Kepemimpinan Direktur Utama Garuda Indonesia dengan inisial ES.

“Untuk ATR 72-600 ini zaman ES, dan ES sekarang masih ada di dalam tahanan,” tutur dia.

Baca Juga

Keuangan Garuda Kian Terpuruk, NasDem Gaungkan Bentuk Pansus

Selaras dengan Jaksa Agung, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pihaknya akan fokus melakukan transformasi agar Garuda bisa lebih akuntabel, profesional, dan transparan.

"Ini bukan sekedar penangkapan atau menghukum oknum yang ada, tetapi perbaikan administrasi menyeluruh," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan ada indikasi korupsi dengan merk berbeda terkait proses pengadaan pesawat terbang hingga lessor yang kini sedang melilit Garuda.

Erick menegaskan pihaknya sedang melakukan upaya pembersihan berbagai perusahaan pelat merah dari indikasi pelanggaran hukum, salah satunya Garuda Indonesia.

"Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan dan inilah tujuan utama kami terus menyehatkan BUMN tersebut," tuturnya. (Knu)

Baca Juga

Awal Tahun, Garuda Masih Berjuang Lakukan Penundaan Pembayaran Utang