Jaksa Agung Belum Bisa Bikin Tersangka Buka Mulut Siapa Dalang Korupsi Timah
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: MP/Didik)
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui hingga saat ini belum bisa mengetahui siapa dalang di balik kasus megakorupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beralasan kesulitan karena para tersangka dan saksi masih tutup mulut dan enggan membuka siapa di balik kasus pratik korupsi itu. Padahal, lanjut dia, tim penyidiknya sudah sering kali memancing saksi dan tersangka untuk mengungkap dalang yang santer diberitakan media.
"Saya tadinya mengharapkan tersangka bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi, mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut di media, kata Burhanuddin, saat menjawab pertanyaan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (13/11).
Baca juga:
Helena Lim Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah
Jaksa Agug berharap ke depannya para saksi dan tersangka dapat lebih kooperatif saat pemeriksaan sehingga Kejagung dapat mengusut tuntas kasus korupsi timah itu. "Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca, supaya (saksi dan tersangka) tidak takut lagi untuk menyebutkan," imbuhnya, dikutip Antara.
Lebih jauh, Burhanuddin membenarkan sempat ada perubahan angka kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 tersebut.
"Semula kita memperkirakan Rp271 triliun, ternyata setelah diaudit BPKP nilainya cukup fantastis sekitar Rp300,003 triliun," tandas orang nomor satu di korps Adhyaksa itu. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu