Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 November 2021
Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah

TPS Pemilu. (Foto: KPU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belum ditetapkannya jadwal Pemilu 2024 menuai kritikan dari Komisi II DPR. Anggota DPR mendesak KPU dan pemerintah segera menyepakati jadwal tersebut.

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah belum mencapai kata sepakat soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Baca Juga:

AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024


"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di, Jakarta, Selasa (2/11).

Saan menegaskan, bahwa hal ini sangat penting. Karena, jika selama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakat terkait soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka DPR dalam hal ini Komisi II tidak akan pernah sepakat dan perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi pasti akan terus terjadi.

"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat," jelas politikus Nasdem ini.

TPS. (Foto: KPU)
TPS. (Foto: KPU)

Komisi II DPR, kata dia, tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Tetapi, perbedaan berkepanjangan itu bisa jadi membuat agenda pemilu molor.

"Nanti nuansanya udah politis, masa sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu

#Pilpres #Pileg #Pemilu #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Realisasi PNBP Sektor ESDM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 11 November 2025
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Realisasi PNBP Sektor ESDM
Indonesia
Politikus DPR Dukung Pembatasan Usia Game Online, Platform Wajib Patuhi Regulasi Nasional
Selain pembatasan usia, menurut dia, harus ada juga kontrol orang tua (parental controls) yang mudah dipakai, termasuk pengaturan waktu bermain untuk pengguna di bawah umur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Politikus DPR Dukung Pembatasan Usia Game Online, Platform Wajib Patuhi Regulasi Nasional
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Bagikan