Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah


TPS Pemilu. (Foto: KPU)
MerahPutih.com - Belum ditetapkannya jadwal Pemilu 2024 menuai kritikan dari Komisi II DPR. Anggota DPR mendesak KPU dan pemerintah segera menyepakati jadwal tersebut.
Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah belum mencapai kata sepakat soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Baca Juga:
AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024
"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di, Jakarta, Selasa (2/11).
Saan menegaskan, bahwa hal ini sangat penting. Karena, jika selama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakat terkait soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka DPR dalam hal ini Komisi II tidak akan pernah sepakat dan perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi pasti akan terus terjadi.
"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat," jelas politikus Nasdem ini.

Komisi II DPR, kata dia, tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Tetapi, perbedaan berkepanjangan itu bisa jadi membuat agenda pemilu molor.
"Nanti nuansanya udah politis, masa sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," ucapnya. (Knu)
Baca Juga:
Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
