Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 06 Oktober 2020
Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menanggapi respon penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Jika masyarakat tidak lagi percaya DPR, tidak perlu memilih partai atau anggota DPR yang saat ini menduduki kursi di Senayan pada Pemilu berikutnya.

"Kalau nanti tidak percaya nanti pada saat pemilu tidak dipilih. Nanti pada saat Pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu," ujar Azis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/10).

Baca Juga

DPR Sahkan UU Cipta Kerja

Azis menegaskan, keputusan yang diambil DPR merupakan kolektif kolegial dari sembilan fraksi. Bukan lagi menjadi keputusan personal, tetapi pengesahan undang-undang itu menjadi keputusan institusi.

"Sehingga putusan ini bukan putusan personal tapi keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari sembilan partai yang ada di sini," ucapnya.

Azis menilai, sudah biasa undang-undang yang dihasilkan DPR mendapatkan pro dan kontra. Bukan hanya UU Cipta Kerja. Hampir 90 persen undang-undang itu digugat di Mahkamah Konstitusi.

"Ini sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara substansi sehingga mekanisme tata tertib itu diikuti," beber dia.

Ratusan buruh melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan utama Kota Tangerang sebagai wujud penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). Pihak Kepolisian melakukan menyekatan di sejumlah titik pada massa buruh dari Tangerang menuju Gedung DPR RI di Jakarta. Sejumlah buruh memang mengagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR selama beberapa hari ke depan, hingga 8 Oktober 2020. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Ratusan buruh melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan utama Kota Tangerang sebagai wujud penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). Pihak Kepolisian melakukan menyekatan di sejumlah titik pada massa buruh dari Tangerang menuju Gedung DPR RI di Jakarta. Sejumlah buruh memang mengagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR selama beberapa hari ke depan, hingga 8 Oktober 2020. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Saat disinggung apakah hinaan ini akan berdampak kepada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, Azis tak berkomentar banyak.

Hanya saja, rakyat dipersilakan untuk tidak memilih wakilnya di Senayan jika merasa tidak percaya lagi.

Selain itu, terkait sosialisasi UU Cipta Kerja, Azis menyerahkannya kepada pemerintah. Beban sosialisasi menurutnya ada di ranah eksekutif. Di sisi lain, DPR juga akan menyampaikan kepada masyarakat di dapilnya soal capaian kinerja yang telah dilakukan DPR.

"Tugas dan fungsi DPR itu membuat UU bersama pemerintah, mengawasi roda jalannya pemerintahan harus berdasarkan UU," ungkapnya.

Baca Juga:

MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya

Seperti diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin. Tagar penolakan pun meramaikan jagat dunia maya.

Muncul tagar seperti #DPRPengkhianatRakyat, #DPRKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, hingga #tolakruuciptakerja. Tagar-tagar itu pun sempat memuncaki trending topic di Twitter. (Knu)

#DPR #Omnibus Law #RUU Cipta Kerja
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Bagikan