Jadi Pj Gubernur, PSI Menaruh Harapan Heru Benahi Jakarta yang Amburadul Sejak 2017

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 10 Oktober 2022
Jadi Pj Gubernur, PSI Menaruh Harapan Heru Benahi Jakarta yang Amburadul Sejak 2017

Tangkayan layar - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9). ANTARA/Indra Arief

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyambut baik penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan. PSI berharap Heru dapat melakukan terobosan untuk membuat Jakarta makin nyaman.

"Dengan kehadiran beliau, harapan kembali menyala untuk menyaksikan Jakarta yang semakin nyaman dan manusiawi untuk dihuni," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Minggu (9/10).

Baca Juga:

Meski Dipilih Jokowi Jadi Pj Gubernur, PDIP Tetap Kritis pada Heru Budi

Juru Bicara DPP PSI ini menegaskan, Jakarta terlalu berharga untuk diabaikan dan dibiarkan berjalan tanpa arah. Justru ketika sebentar lagi bukan ibukota negara, Jakarta harus berbenah banyak.

"Transisi Jakarta menjadi bukan ibu kota negara harus disiapkan sebaik-baiknya. Waktu yang banyak terbuang dari 2017 sampai 2022 semoga bisa dikompensasi dari 16 Oktober mendatang sampai akhir 2024," ujarnya.

Baca Juga:

Profil Heru Budi Hartono yang Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur Penerus Anies

Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan purnatugas pada 16 Oktober mendatang.

Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Hartono Ditetapkan Pj, Wagub DKI Harap Bisa Teruskan Program Anies

#Heru Budi Hartono #Gubernur DKI Jakarta #PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan