Jadi Pj Gubernur, PSI Menaruh Harapan Heru Benahi Jakarta yang Amburadul Sejak 2017


Tangkayan layar - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9). ANTARA/Indra Arief
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyambut baik penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan. PSI berharap Heru dapat melakukan terobosan untuk membuat Jakarta makin nyaman.
"Dengan kehadiran beliau, harapan kembali menyala untuk menyaksikan Jakarta yang semakin nyaman dan manusiawi untuk dihuni," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Minggu (9/10).
Baca Juga:
Meski Dipilih Jokowi Jadi Pj Gubernur, PDIP Tetap Kritis pada Heru Budi
Juru Bicara DPP PSI ini menegaskan, Jakarta terlalu berharga untuk diabaikan dan dibiarkan berjalan tanpa arah. Justru ketika sebentar lagi bukan ibukota negara, Jakarta harus berbenah banyak.
"Transisi Jakarta menjadi bukan ibu kota negara harus disiapkan sebaik-baiknya. Waktu yang banyak terbuang dari 2017 sampai 2022 semoga bisa dikompensasi dari 16 Oktober mendatang sampai akhir 2024," ujarnya.
Baca Juga:
Profil Heru Budi Hartono yang Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur Penerus Anies
Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan purnatugas pada 16 Oktober mendatang.
Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Asp)
Baca Juga:
Heru Budi Hartono Ditetapkan Pj, Wagub DKI Harap Bisa Teruskan Program Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
