Jadi DPR Tinggal 6 Hari Lagi, Pansus Ibu Kota Negara Keliling Kaltim

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 24 September 2019
Jadi DPR Tinggal 6 Hari Lagi, Pansus Ibu Kota Negara Keliling Kaltim

real proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Gerbang tol di Samboja akan menjadi salah satu akses mas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR berangkat dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Kutai Kartanegara.

"Banyak hal yang akan kami bahas dengan gubernur dan bupati, terutama persiapan lebih matang mengenai pemindahan IKN," kata anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian, saat dihubungi, Selasa (24/9).

Baca Juga:

Pansus Pemindahan Ibu Kota Bahas Tiga Topik Besar Serta Panggil Gubernur DKI dan Kaltim

Pansus Pemindahan IKN, kata Hetifah, akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam kaitan IKN, termasuk tetap bekerja maksimal meski masa bakti DPR RI periode 2014-2019. Masa bakti DPR lama akan berakhir 30 September mendatang, alias tinggal 6 hari lagi.

Peta Penajam Paser Utara

Untuk itu, Hetifah menjelaskan selain kunjungan kerja, pansus juga telah mengagendakan beberapa kali rapat dengan pemerintah, yakni pada Rabu (25/9) mendatang.

Bahkan, kata dia, sudah ada agenda rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan lain-lain, termasuk akan ada rapat dengan TNI-Polri.

"Semua ini dilakukan untuk memperoleh masukan terkait hasil kajian pemerintah terhadap rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Adapun hasilnya nanti, rencananya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II di paripurna pada 30 September 2019," tutur anggota Pansus Pemindahan IKN itu.

Baca Juga:

Jabatan Habis 30 September, DPR Ngotot Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Hetifah mengatakan sesama anggota DPR dari Dapil Kaltim Budi Satrio Djiwandono (Fraksi Partai Gerindra) juga dalam Pansus IKN. Dikutip Antara, total anggota Pansus Pemindahan IKN ke Kaltim ada 30 orang, antara lain Zainuddin Amali, Indah Kurnia, Rahayu Saraswati, A Bakri, Charles Honoris, M Rakyan Ihsan Yunus, Adisatrya Suryo, Vanda Sarundajang, Arteria Dahlan, Dadang S Muchtar, Hetifah, Hamka B Kady, Sarmuji. (*)

#DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Berita Foto
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Indonesia
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
sejak September 2025, Komisi III DPR telah menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut dengan melibatkan partisipasi publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
Bagikan