Jadi Calon Pengganti Anies, Heru Budi Disebut Orang Dekat Jokowi


Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta telah mengusulkan tiga nama calon penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan lengser pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Ketiga nama itu antara lain Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
Kebetulan, nama yang didorong PAN itu semunya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketiga nama yang diusulkan ke Menteri Tito Karnavian hasil voting dewan Kebon Sirih.
Baca Juga:
Anies Resmikan Sekolah Berkonsep Net Zero Carbon, Telan Anggaran Rp 126 Miliar
Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani menjelaskan, alasan fraksinya mempertimbangkan ketiganya menjadi calon pj gubernur penerus Anies karena pegawai negeri sipil (PNS) eselon I.
"Kita lihat kan pertama pj harus eselon 1. Di DKI ada eselon 1 yakni Sekda (Marullah Matali)," ucap Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).
Sedangkan memilih Bahtiar karena ia pernah mengemban tugas sebagai Pj Provinsi Kepulauan Riau. Dengan pengalaman tersebut, PAN akhirnya memilih Bahtiar.
"Kedua kita melihat polanya dari Kemendagri. Di Kemendagri yang menonjol itu Pak Bahtiar. Punya pengalaman jadi pj juga," urainya.
Baca Juga:
Dibikin Nyaman dan Diberi Subsidi, Anies Ingin Pengguna Angkutan Umum Capai 4 Juta
Terakhir Kasetpres Heru Budi Hartono. Diusungkannya Heru lantaran dia berpengalaman menjadi pejabat Pemprov DKI Jakarta. Terlebih Heru merupakan patner kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Satu lagi kan orang dekat Joko Widodo," tutup Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN ini. (Asp)
Baca Juga:
Anies Harap Kerja Sama Bank DKI dan Bank Maluku Malut Sejahterakan Warga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan

Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
