Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Amnesty International Indonesia menilai kasus kericuhan 21-22 Mei lalu tak lepas dari adanya isu SARA yang kerap dimainkan.
Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid mengatakan kontestasi politik ‘kebencian’ di level elite, membuat akar rumput menjadi terbelah.
BACA JUGA: Anggota Brimob yang Lakukan Pemukulan dan Penganiayaan Harus Diproses Hukum
“Peristiwa 21-23 Mei ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Di mana polarisasi sosial yang begitu tajam antara dua pihak politik yang saling menggunakan isu SARA dan agama,” ujar Usman kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/7).
Usman meminta agar masyarakat memahami konsekuensi dari permainan SARA dan agama, juga ujaran kebencian yang membuat segmen kerusuhan menjadi lebar.
"Kami mendesak kepada semua pihak, elite-elite politik dan mereka yang berkontestasi di politik supaya mencegah kejadian-kejadian seperti 21-23 Mei kembali terulang,” ujar Usman.
Sementara, staf Bidang Komunikasi dan Media Amnesty International Indonesia Haeril Halim mengatakan, pihaknya bakal menyampaikan hasil investigasi khususnya terkait penyiksaan yang terjadi di Kampung Bali dan sekitarnya kepada Kapolda Metro Jaya.
"Serta di beberapa titik di Jakarta pada 21 sampai 23 Mei," ujar Haeril.
Amnesty menemukan setidaknya ada empat korban dugaan penyiksaan oleh personel Brimob Polri saat kerusuhan. Kejadian tersebut terjadi di sebuah lahan kosong di Kampung Bali, Jakarta Pusat, pada 23 Mei 2019.
Peristiwa itu berbeda dengan pengeroyokan pemuda yang menurut aparat adalah Andri Bibir, juga di Kampung Bali.
BACA JUGA: Amnesty International Temukan Dugaan Pelanggaran HAM di Aksi 21-22 Mei
Menurut Amnesty, pihaknya juga menerima video dugaan penyiksaan oleh anggota polisi. Salah satunya adalah dugaan kekerasan saat polisi menangkap beberapa orang di sekitar Fave Hotel di Kampung Bali.
Video lain yang diterima menggambarkan dugaan penganiayaan oleh personel Brimob di sekitar kawasan Sabang, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. (Knu)
