Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Istri Restui Kaesang Tarung di Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Juni 2023
Istri Restui Kaesang Tarung di Pilkada

rina Sofia Gudono dan Kasang Pangarep di Solo Paragon Mall, Minggu (4/6). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kaesang Pangrep mengungkapkan ketertarikannya terjun politik dijalur eksekutif pada Presiden Jokowi belum lama ini.

Hal itu mendapatkan dukungan dari sejumlah parpol, salah satunya DPD PSI Depok dengan memasang baliho dukungan Kaesang maju Pilwalkot Depok.

Baca Juga:

Gibran soal PSI Pasang Baliho Kaesang Wali Kota Depok

Istri Kaesang, Erina Sofia Gudono pun angkat suara dengan memberikan mendukung penuh suaminya terjun politik maju Pilkada 2024.

"Mendukung, sangat mendukung. Bagus (maju Pilkada 2024)," kata Erina saat mendampingi Presiden Jokowi dan Iriana berlibur di Solo Paragon Mall, Minggu (4/6).

Ditanya Kaesang maju Pilkada Sleman atau Solo, Erina menegaskan, keduanya bagus. Dia pun menyerahkan pilihan kepada sang suami.

"Sama saja bagus (Pilkada Sleman atau Solo), saya dukung," kata dia.

Kaesang mengaku serius maju Pilkada. Namun, saat ditanya kendaraan politik, ia tidak memberikan jawaban pasti.

"Ya boleh (serius maju Pilkada). Belum ada yang mau mendekati saya. Ya nanti saja (kendaraan politik), saya konsultasinya sama istri saya (Erina)," katanya.

Presiden Jokowi menikmati libur cuti bersama Waisak dengan mengajak anak, cucu dan menantunya di Solo Paragon Mal, Minggu (4/6).

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono tampak ikut rombongan juga ikut berlibur di mal. Sebelumnya ke mal rombongan makan siang dulu di warung ayam goreng Mbah Karto Sukoharjo, Jawa Tengah. (Ismail / Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran Persilakan Gerindra Usung Kaesang Maju Pilkada 2024

#Pilkada 2024 #Pemilu #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan