Istri Ganjar Dicurhati Peternak Yang Tak Pernah Dapat Bantuan Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Januari 2024
Istri Ganjar Dicurhati Peternak Yang Tak Pernah Dapat Bantuan Jokowi

Dialog peternak dengan Istri Ganjar Prabowo, Siti Atikoh. (Foto: Ponco)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melakukan rangkaian safari politik di Palembang sejak Kamis (11/1). Setelah sebelumnya safari politik di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan safari politiknya, ia berdialog dengan pekerja, petani, peternak di pabrik Kerupuk Kemplang Cap Limo Iwak, Talang Buluh, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/1).

Baca Juga:

Siti Atikoh: Ganjar-Mahfud Akan Beri Insentif untuk Kader Posyandu

Seorang petenak dan petani setempat Rebo menjadi sosok yang mendapat kesempatan berbicara kepada Atikoh.

Kepada Atikoh, Rebo mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan selama sepuluh tahun terakhir ini, padahal pria tersebut mengaku masuk kategori tidak mampu.

Dia bahkan mengaku menjadi pemilih setia Joko Widodo pada pilpres 2014 dan 2019. Namun, sejak Jokowi menjadi presiden, ia tidak pernah menerima bantuan berbeda dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Di sini mungkin perlu kami menjelaskan, pada masa Pak SBY kami selalu dapat bantuan, di masa Pak Jokowi ini, kok, ya pada masa SBY kami dapat sapi dan pupuk dapat. Kami dua periode memilih Pak Jokowi, tetapi enggak dapat bantuan," kata dia menyampaikan keluhan kepada Atikoh.

Rebo lantas melayangkan harapan kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk membenahi pendataan pihak yang perlu dibantu pemerintah.

Selain itu, Ganjar dan Mahfud juga diharapkan bisa membantu petani dan peternak kecil agar mereka bisa mendapatkan kemudahan akses meminjam uang di bank.

"Mohon kiranya nanti Pak Ganjar kalau bisa sekarang mohon bantu petani-petani ini, Bu. Mayoritas di sini petani dan peternak sapi," katanya.

Menjawab itu, Atikoh mengaku bakal mencatat semua keluhan Rebo seraya menekankan paslon Ganjar dan Mahfud menjadi kandidat yang akan memprioritaskan kebijakan membantu petani dan peternak.

"Saya catat dahulu, ya, Pak, ya. Saya catat, tentu saya tidak bisa menjanjikan karena ini terkait dengan kebijakan, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dari petani termasuk peternak itu pasti akan jadi prioritas," ujar Atikoh. (Pon)

Baca Juga:

Banyak Harga Naik di Pasar, Atikoh Beberkan Solusi Ganjar-Mahfud

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #KPU #Ganjar Pranowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Kenang Sosok Kwik Kian Gie sebagai Guru sekaligus Sahabat, Ganjar Pranowo: Ekonom Kritis dan Penuh Idealisme
Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (28/7) malam di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Kenang Sosok Kwik Kian Gie sebagai Guru sekaligus Sahabat, Ganjar Pranowo: Ekonom Kritis dan Penuh Idealisme
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Bagikan