Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Irak, Iran, dan Turki sepakat untuk melakukan tindakan tandingan jika Wilayah Semi-Otonomi Kurdi berkeras untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan di Irak utara.
Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim Al-Jaafari mengadakan pertemuan dengan timpalannya dari Turki Mevlut Cavusoglu dan timpalannya dari Iran Mohammad Javad Zarif di sisi Sidang Majelis Umum PBB di New York untuk membahas rencana Suku Kurdi untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 25 September.
"Pertemuan itu bertujuan melakukan tindakan tandingan yang saling dikoordinasikan, dengan pertimbangan bahwa dialog konstruktif dalam kerangka kerja undang-undang dasar Irak adalah satu-satunya cara menangani masalah antara Baghdad dan Erbil," kata pernyataan tersebut.
Ketiga menteri luar negeri itu menyampaikan keprihatinan mengenai referendum tersebut, yang akan membahayakan kemenangan pasukan keamanan Irak melawan kelompok IS, demikian laporan Xinhua.
Mereka menyatakan referendum itu tidak konstitusional dan akan memicu konflik di wilayah Timur Tengah yang akan sulit ditangani, kata pernyataan tersebut.
Ketiga menteri itu menyampaikan perlunya untuk mendesak para pemimpin wilayah Kurdi agar menghentikan referendum tersebut dan menegaskan itu takkan bermanfaat buat Suku Kurdi atau pemerintah wilayah Kurdi.
Pada 7 Juni, Presiden Kurdi Masoud Barzani mengumumkan keinginannya untuk menyelenggarakan referendum pada 25 September mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdi dari Irak.
Kemerdekaan Kurdi ditentang oleh banyak negara sebab itu akan mengancam keutuhan Irak dan referendum tersebut diadakan saat pasukan Irak sedang memerangi IS.
Selain itu, negara tetangga Irak --Turki, Iran dan Suriah-- memandang langkah tersebut juga akan mengancam keutuhan wilayah mereka, sebab banyak orang Kurdi tinggal di ketiga negara itu. (*)
Sumber: ANTARA
